IKNBISNIS.COM, BALIKPAPAN – Ketersediaan BBM bersubsidi di Kota Balikpapan masih menghadapi tantangan serius. Realisasi kuota Pertalite yang diterima dari pemerintah pusat dalam dua tahun terakhir tidak hanya stagnan, tetapi justru menunjukkan tren penurunan, sementara kebutuhan warga terus meningkat.
Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mencatat adanya kesenjangan yang cukup lebar antara usulan dan realisasi. Pada 2024, usulan mencapai 153 ribu kiloliter (KL) dengan realisasi 136 ribu KL. Di 2025, usulan dinaikkan menjadi 160 ribu KL, namun realisasi merosot hingga 68 ribu KL. Adapun di 2026, dari usulan 177 ribu KL, realisasi sementara baru sekitar 51 ribu KL.
Menyikapi hal ini, Asisten I Tata Pemerintahan Kota Balikpapan, Zulkifli, menyampaikan bahwa pemerintah daerah tetap mengusulkan kuota sesuai kebutuhan warga kota. Ia menekankan pentingnya peran semua pihak dalam meyakinkan pemerintah pusat agar alokasi kuota untuk Balikpapan tidak terus tertekan.
“Kita tetap mengusulkan. Ini perjuangan kita sama-sama, semua elemen, untuk meyakinkan pusat bahwa kebutuhan kita itu minimal yang kita usulkan dipenuhi,” ujar Zulkifli, Rabu (9/9/2026).
Kendati demikian, ia memahami bahwa kebijakan subsidi bersifat nasional dan harus memperhatikan keseimbangan antardaerah.
“Kita juga sadar dan mengetahui bahwa ini dibagi-bagi se-Indonesia. Namanya barang bersubsidi pasti terbatas,” ungkapnya.
Namun, lanjut Zulkifli, keterbatasan itu tidak lantas membuat pemkot pasrah. Di samping terus mengajukan usulan tambahan, pemerintah daerah juga aktif melakukan evaluasi terhadap pola distribusi yang berjalan.
Pengaturan jadwal pelayanan, pembatasan volume pembelian, hingga koordinasi dengan pengelola SPBU dilakukan untuk menekan risiko antrean dan kepanikan masyarakat.
Zulkifli menegaskan bahwa usulan yang diajukan bukanlah angka tanpa dasar, melainkan hasil perhitungan yang cermat berdasarkan data konsumsi dan pertumbuhan mobilitas di Kota Balikpapan.
“Usulan kita maunya seperti yang disuratkan Pak Wali,” tegasnya.
Pemkot berkomitmen untuk terus memonitor perkembangan di lapangan, menyesuaikan kebijakan distribusi secara berkala, serta memperkuat argumentasi dalam setiap komunikasi dengan pemerintah pusat, demi menjaga hak masyarakat atas akses BBM yang terjangkau dan tersedia. (*/Adv Diskominfo Balikpapan)
