IKNBISNIS.COM, BALIKPAPAN – Penanganan stunting di Kota Balikpapan dinilai belum berjalan optimal akibat sistem pendataan di lapangan yang masih kurang efektif dan belum terkoordinasi dengan baik.
Kurangnya akurasi serta keterpaduan data membuat upaya identifikasi dan intervensi terhadap kasus stunting menjadi kurang tepat sasaran, sehingga menghambat efektivitas program pencegahan dan penanggulangan yang dijalankan pemerintah daerah.
Ini disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Siska Anggraini yang menekankan bahwa penyusunan kebijakan yang efektif harus didukung oleh data pemerintah yang valid, akurat, dan selalu diperbarui agar program penanganan stunting dapat berjalan tepat sasaran.
“Angka stunting di Balikpapan selama ini kita belum tahu pasti karena datanya belum lengkap. Nah, kalau tidak akurat, tentu tidak tahu dari mana harus memulai perbaikan,” kata Siska saat dijumpai media di gedung DPRD Balikpapan, Senin (20/10/2025).
Siska melihat, persoalan utama dalam penanganan stunting bukan terletak pada program yang dijalankan, melainkan pada sistem informasi yang belum terbangun secara terpadu.
Karenanya, Ia mendorong perlunya pendataan ulang dari tingkat akar rumput, dengan melibatkan kader posyandu sebagai ujung tombak, agar data yang dikumpulkan lebih akurat.
“Seharusnya, pendataan itu dilakukan mulai dari bawah, karena kader posyandu yang paling tahu kondisi warganya. Nah, kalau data yang dikumpulkan sudah benar, jadi bisa tahu wilayah mana saja yang lebih membutuhkan penanganan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Siska menjelaskan bahwa saat melakukan kunjungan kerja ke Kota Bogor dan Jakarta, ia menemukan sistem pendataan sosial di kedua daerah tersebut telah berkembang jauh lebih modern.
Pemerintah di kota tersebut, kata dia, telah membangun basis data digital yang terintegrasi langsung dengan command center dan memuat informasi lengkap yang mencakup data keluarga miskin, janda, hingga kasus stunting, disertai foto, alamat, serta nomor kontak masing-masing.
“Data sosial itu lengkap sekali. Bahkan bisa dilihat dokumentasi dan lokasinya langsung. Jadi, pemerintah bisa menentukan langkah penanganan yang lebih cepat dan tepat dari situ,” tuturnya.
Siska turut berharap agar Pemerintah Kota Balikpapan dapat mengadopsi sistem serupa dengan mengembangkan aplikasi data sosial terpadu.
Ia menyebut, penerapan teknologi tersebut akan memperkuat efektivitas kebijakan penanganan stunting sekaligus memudahkan pemerintah dalam memantau kondisi sosial masyarakat secara real time.
“Jika datanya terintegrasi dan mudah dipantau, pemerintah bisa langsung tahu wilayah yang perlu intervensi. Jadi tidak perlu lagi menunggu laporan manual,” imbuhnya.
Siska berharap upaya perbaikan sistem pendataan tersebut dapat segera direalisasikan agar penanganan stunting di Kota Balikpapan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. (*)
