IKNBISNIS.COM, BALIKPAPAN – Sejumlah rencana strategis di sektor transportasi yang semula dijadwalkan berjalan pada tahun anggaran 2026, dipastikan belum dapat direalisasikan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan.
Penundaan ini merupakan dampak langsung dari kebijakan efisiensi anggaran yang memaksa pemerintah daerah menyesuaikan berbagai program prioritas.
Sekretaris Dishub Kota Balikpapan, Sayektiningsih, mengungkapkan bahwa proyek-proyek penting seperti pembangunan depo kontainer dan pengembangan terminal koridor transportasi di kawasan Baru Tengah terpaksa ditunda.
Meski kedua proyek tersebut sudah melalui tahap perencanaan yang matang, anggaran yang tersedia tidak memungkinkan untuk mengeksekusinya dalam waktu dekat.
Ia menegaskan bahwa penundaan ini bukan berarti pembatalan program. Seluruh dokumen teknis, termasuk Detail Engineering Design (DED), sudah lengkap dan siap digunakan saat kondisi keuangan memungkinkan.
“Programnya tidak dibatalkan, hanya ditunda. Perencanaan teknis sudah ada, namun realisasinya belum bisa dilakukan dalam waktu dekat karena keterbatasan anggaran,” ungkap Sayektiningsih, Rabu (22/4/2026).
Sebagai langkah antisipasi, pada 2026 Dishub memilih untuk memprioritaskan penyelesaian program yang sudah berjalan sejak tahun sebelumnya. Langkah ini diambil agar kegiatan yang sudah dimulai tidak terhenti di tengah jalan dan bisa memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Di tengah keterbatasan itu, Dishub tetap menjalankan program rutin yang menyentuh langsung keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Di antaranya adalah pemeliharaan penerangan jalan umum (PJU), pemasangan kaca cembung di titik rawan kecelakaan, dan perawatan perlengkapan lalu lintas lainnya.
“Untuk PJU, ada penambahan serta penggantian di sejumlah titik, terutama untuk lampu yang sudah tidak berfungsi. Namun untuk lokasi detailnya berada di masing-masing bidang teknis,” terangnya.
Selain mengandalkan APBD, Dishub juga membuka pintu kerja sama dengan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Sayektiningsih meyakini kolaborasi ini bisa menjadi solusi alternatif untuk membangun fasilitas publik di sektor transportasi.
“Kolaborasi dengan pihak swasta sangat memungkinkan, terutama untuk fasilitas umum yang manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat,” tambahnya.
Meski demikian, data teknis soal jumlah koridor yang sudah dibangun maupun rencana pengembangannya masih tersimpan di masing-masing bidang teknis Dishub. Sementara itu, sekretariat berperan lebih pada koordinasi dan dukungan administratif.
Harapannya, dengan kebijakan efisiensi yang berlaku, program-program yang tertunda bisa kembali berjalan pada tahun berikutnya. Dengan begitu, peningkatan layanan transportasi di Balikpapan tetap bisa tercapai secara bertahap dan berkelanjutan. (*/Adv Diskominfo Balikpapan)
