IKNBISNIS.COM, BALIKPAPAN – Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Balikpapan, Agus Budi Prasetyo, mengakui bahwa indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum (DPU) mencapai 96,24 persen sepanjang tahun anggaran yang dilaporkan.
Meski angka itu terbilang tinggi, ia menyoroti sejumlah persoalan struktural dalam penganggaran yang perlu segera dibenahi.
Hal itu disampaikan Agus dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Balikpapan terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) bersama Sekretariat Daerah, Bappeda, dan unsur Pemerintah Kota Balikpapan, yang digelar Senin (20/4/2026) di ruang rapat Kantor DPRD Kota Balikpapan.
“Memang ada beberapa yang belum bisa tercapai. Meskipun skala programnya kecil, tapi program itu mencakup banyak kegiatan dan sub-kegiatan,” ujar Agus.
Di sisi lain, ia juga mencatat ada sub-kegiatan yang justru melampaui target hingga 129 persen. Menurut Agus, selisih yang cukup jauh ini menjadi sinyal bahwa ada yang perlu diperbaiki sejak tahap perencanaan.
Agus menyebut persoalan ini berakar dari kebiasaan yang kerap terjadi saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPS). Ia menilai, bahwa penambahan kegiatan sering kali tidak ditempatkan pada program yang tepat sasaran, sehingga menimbulkan tumpang tindih secara kinerja.
“Yang seringkali terjadi, kita memasukkan kegiatan ke program yang sebenarnya tidak sesuai. Secara kinerja itu sudah overlapping,” tegasnya.
Selain itu, Agus turut menyinggung dampak pemangkasan transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah, yang disebutnya akan terlihat dalam APBD Perubahan. Khusus untuk DPU, ia menyebut pemotongan anggaran yang terjadi cukup signifikan, yakni lebih dari Rp500 miliar.
“Kalau kita bisa mengidentifikasi persoalan ini secara menyeluruh lewat LKPJ, maka pada pembahasan anggaran 2027 kita harus bisa duduk bersama dan menyelesaikannya,” kata Agus.
Ia berharap pembahasan APBD ke depan dapat berjalan lebih cermat, dengan perencanaan yang lebih terstruktur agar tidak terjadi lagi ketimpangan antara capaian program dan realisasi anggaran di lapangan. (*/Adv Diskominfo Balikpapan)
