
IKNBISNIS.COM, BALIKPAPAN – Pembangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 27 Balikpapan yang saat ini tengah berlangsung dapat memberikan tambahan kapasitas yang signifikan bagi sekolah negeri di kota Balikpapan, sehingga dapat mengurangi beban Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan Aminuddin.
Menurutnya, pembangunan SMPN sangat penting mengingat tingginya keinginan masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah negeri setiap tahunnya.
Aminuddin memaparkan, SMPN 27 nantinya akan memiliki 24 ruang kelas yang masing-masing dapat menampung hingga 32 siswa.
“Total kapasitas sekitar 768 siswa, semoga sekolah ini dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin anak-anak mereka bersekolah di sekolah negeri,” kata Aminuddin kepada wartawan, Kamis (7/11/2024).
Dia menjelaskan, proyek pembangunan SMPN 27 Balikpapan ini ditargetkan selesai pada akhir Desember 2024 mendatang.
Adapun selama pengerjaannya, proyek ini melibatkan sekitar 100 tenaga kerja yang bekerja keras hingga lembur sampai malam hari untuk mencapai target penyelesaian.
Aminuddin menilai, proyek ini berjalan dengan baik, oleh sebab itu dia mengapresiasi para pekerja yang telah berusaha mengejar waktu atau target penyelesaian yang telah ditetapkan.
Namun demikian, dia juga mengingatkan agar kontraktor dan pihak terkait tidak mengabaikan keluhan masyarakat mengenai kebisingan yang ditimbulkan karena pekerjaan yang dilakukan hingga malam hari, mengingat hal tersebut juga merupakan waktu istirahat bagi masyarakat.
“Kami memahami proyek ini memiliki tenggat waktu yang ketat, namun keluhan warga terkait kebisingan malam hari harus diperhatikan,” jelas Aminuddin.
Dia berharap, kontraktor dapat melakukan tindakan responsif terhadap keluhan ini, Karena hal tersebut sangat penting untuk menjaga keharmonisan antara pembangunan dan kenyamanan masyarakat di sekitar lingkungan.
Pembangunan SMPN 27 diharapkan dapat selesai tepat waktu, sehingga akses pendidikan bagi warga masyarakat semakin terbuka lebar, serta mampu mengurangi beban PPDB setiap tahun ajaran baru. (*)