IKNBISNIS.COM, BALIKPAPAN – Fraksi Nasdem DPRD Kota Balikpapan menyampaikan rekomendasi penting atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2024.
Dalam rapat paripurna DPRD Balikpapan yang digelar di Aula Gedung Parkir Klandasan, Senin (21/4/2025), Juru Bicara Fraksi Nasdem, Vera Yulianti menyuarakan sejumlah masukan dan harapan terhadap kinerja pemerintah kota dalam berbagai bidang, mulai dari infrastruktur hingga pelayanan publik.
Ia menjelaskan terdapat enam Rekomendasi DPRD Balikpapan atas LKPJ Wali Kota yang mencakup bidang pekerjaan umum, pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, sektor kesehatan, serapan anggaran, belanja tidak langsung, dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam bidang pekerjaan umum, Fraksi Nasdem memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan gedung DPRD Kota Balikpapan yang dinilai memiliki kualitas yang tidak sesuai dengan perencanaan.
“Fraksi Nasdem meminta kepada Pemerintah Kota melalui dinas terkait untuk melakukan evaluasi terhadap pekerjaan pembangunan gedung DPRD. Hal ini menjadi penekanan kami atas hasil inspeksi mendadak yang dilakukan Komisi III DPRD,” ujar Vera Yulianti saat menyampaikan pandangan fraksi.
Selain itu, penanganan banjir yang masih jauh dari harapan juga menjadi catatan penting.
Masyarakat, kata Vera, telah menaruh harapan besar pada proyek DAS Ampal, namun hingga kini dampaknya belum terasa maksimal.
Proyek pembangunan Rumah Sakit Sayang Ibu juga turut menjadi sorotan, terutama karena menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
“Terjadi kekisruhan di masyarakat sekitar proyek. Kajian sosial dan lingkungan yang dilakukan tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Fraksi Nasdem meminta evaluasi dan kajian secara komprehensif terkait dampak segala aspek,” tegas Vera.
Dalam bidang pelayanan dasar masyarakat, Fraksi Nasdem meminta peningkatan pelayanan air bersih oleh Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB). Hal ini menjadi penekanan fraksi nasdem, sehubungan dengan keluhan masyarakat terkait sulitnya mendapatkan air bersih, begitu pula dengan pemasangan instalasi.
Sementara itu, dalam dunia pendidikan, Fraksi Nasdem menyoroti masih adanya praktik pungutan di sekolah-sekolah yang dibungkus dalam bentuk tabungan perpisahan.
“Fraksi Nasdem menekankan untuk mengoptimalkan dana BOS dan menindak tegas sekolah yang masih memungut iuran dari orang tua murid melalui komite sekolah dengan dalih tabungan untuk acara perpisahan. Pratik seperti ini dilarang dengan ancaman pidana bagi ASN dalam pasal 423 KUHP dan pasal 368 KUHP dengan pidana pemerasan,” kata Vera.
Dalam bidang kesehatan, Fraksi Nasdem menyoroti pembatasan waktu rawat inap pasien BPJS yang hanya diberikan maksimal tiga hari, meskipun pasien belum sembuh.
“Hal ini bertentangan dengan Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional, di mana amanah Perpres tersebut menjelaskan bahwa peserta berhak mendapatkan layanan rawat inap sesuai indikasi medis,” ujarnya.
Lebih lanjut, Fraksi Nasdem juga menyoroti rendahnya serapan anggaran di beberapa OPD, terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti bidang pendidikan dan kesehatan.
“Fraksi nasdem memberi perhatian dan penekanan terhadap bidang pendidikan dan bidang kesehatan yang serapan anggarannya di bawah 90 persen. Padahal kedua bidang ini bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ungkap Vera.
Sementara itu, Terkait belanja tidak langsung, Fraksi Nasdem meminta agar pengalokasian dilakukan secara selektif berdasarkan urgensi dan efisiensi.
Terakhir, dalam upaya peningkatan PAD, Fraksi Nasdem juga menekankan perlunya optimalisasi sektor pajak dan retribusi daerah.
Vera menuturkan, Potensi PAD kota Balikpapan yang perlu dioptimalkan yakni pajak daerah, pajak hotel, pajak restoran serta retribusi daerah terhadap PAD kota Balikpapan.
“Fraksi Nasdem menekankan kepada pemerintah kota melalui dinas yang memiliki kompetensi terhadap PAD untuk mengoptimalkan retribusi daerah dan pajak restoran dengan melakukan pencermatan dan pengawasan terhadap objek pajak dan objek retribusi agar pendapatan dari kedua sektor tersebut dapat optimal,” pungkasnya.
Fraksi Nasdem berharap, melalui ke enam Rekomendasi ini, pemerintah dan DPRD terus bersinergi mengawal pembangunan demi menciptakan kota Balikpapan yang nyaman dan layak huni, serta memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. (*)
