IKNBISNIS.COM, BALIKPAPAN – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) include Partai Hanura dan Demokrat DPRD Kota Balikpapan menyampaikan rekomendasi atas LKPJ Walikota Balikpapan Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Balikpapan yang digelar di Gedung Parkir Klandasan, Senin (21/4/2025).
Fraksi PKB include Partai Hanura dan Demokrat melalui juru Bicaranya Taufik Qul Rahman mengatakan bahwa rekomendasi DPRD Balikpapan merupakan salah satu perwujudan check and balances untuk saling bersinergi dan melengkapi antara Walikota sebagai Kepala Daerah dengan DPRD sebagai representasi rakyat.
“Dalam upaya menghasilkan catatan dan rekomendasi yang tepat atas LKPJ ini, Fraksi PKB Kota Balikpapan telah melihat, mengevaluasi serta menguji keadaan pelaksanaan atas penyelenggaraan pemerintahan dalam Tahun Anggaran 2024 secara menyeluruh,” ujar Taufik dalam penyampaiannya.
Ia menambahkan, saat dilakukan pembahasan melalui pengecekan kebenaran dan klarifikasi data yang disajikan dalam Buku LKPJ, data dan informasi dianalisis secara interaktif dengan Perangkat Daerah.
“Dalam pembahasan dan analisis ini, Fraksi PKB mengedepankan objektivitas, transparansi dan profesionalisme demi perbaikan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa depan,” tuturnya.
Dengan demikian, lanjut Taufik pembangunan di Kota Balikpapan diharapkan mampu memberikan hasil nyata berupa pertumbuhan ekonomi (pro-growth), pengentasan kemiskinan (pro-poor), penciptaan lapangan kerja (pro-job), pelestarian lingkungan (pro-environment), serta peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kota Balikpapan secara maksimal.
Adapun, setelah mengkaji kesesuaian dengan kondisi dan informasi terkini yang ada di Kota Balikpapan, Fraksi PKB include Partai Hanura dan Demokrat DPRD Kota Balikpapan menyampaikan catatan strategis sebagai berikut :
- Peran Perangkat Daerah belum kuat dan optimal dalam menangani permasalahan yang
menghambat pencapaian target pembangunan serta pelayanan publik. - Pencapaian kinerja program dan kegiatan pembangunan tidak hanya berfokus pada
output, tetapi juga mencapai outcomes dan bahkan impact yang signifikan. - Pemerintah Kota Balikpapan dalam keberlanjutannya harus mampu berinovasi dengan memanfaatkan segala potensi daerah untuk upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- Konsistensi dalam ketegasan sikap pada Pengawasan dan evaluasi progress pelaksanaan perencanaan pembangunan adalah penting untuk memberikan hasil yang terbaik bagi Kota Balikpapan.
- Optimalisasi penerimaan dan belanja daerah wajib dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. SiLPA akibat ketidakcermatan penyusunan anggaran dan lemahnya pelaksanaan harus dihindari.
- Penegakan Aturan Hukum dan Peraturan Daerah yang masih lemah dan terkesan
diskriminatif harus segera dibenahi. Pemerintah Kota Balikpapan harus memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang sama kepada setiap masyarakat. - Perlindungan dan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin harus intens dan terkaji
dengan baik dalam penyusunan strategi, program, anggaran dan kegiatan.
“Melalui Catatan Strategis diatas, fraksi kami menyampaikan penilaian bahwa kinerja Pemerintah Kota Balikpapan dan Perangkat Daerah pada Tahun 2024 Belum Optimal dan masih terindikasi adanya intervensi Eksternal dan pemanfaatan kewenangan,” ujar Taufik.
Karenanya, sebagai upaya mendukung terlaksananya pemerintahan daerah yang lebih baik sertamenguatkan sinergi kemitraan lembaga DPRD dan Pemerintah Kota Balikpapan, Fraksi PKB include Partai Hanura dan Demokrat DPRD Kota Balikpapan menyampaikan 28 Rekomendasi strategis kepada Pemerintah Kota Balikpapan.
Rekomendasi tersebut mencakup penguatan kinerja perangkat daerah, peningkatan pengawasan dan profesionalisme, evaluasi manajemen BUMD, pembenahan tata kelola parkir dan aset daerah, hingga penegakan hukum yang adil. Selain itu, fraksi PKB juga menyoroti pentingnya peningkatan pelayanan publik, pengelolaan anggaran yang efisien, pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif, penataan infrastruktur, pengelolaan CSR, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
Fraksi PKB juga mendorong pembentukan Pansus untuk beberapa isu penting seperti pengelolaan aset, Perumda Tirta Manuntung, proyek multiyears, hingga persoalan lingkungan dan fasos-fasum di perumahan.
Seluruh rekomendasi ini diharapkan menjadi landasan perbaikan tata kelola pemerintahan menuju transparansi, akuntabilitas, dan kesejahteraan masyarakat Kota Balikpapan.
“Fraksi kami berharap Rekomendasi ini dapat menjadi bagian dalam upaya terstruktur untuk menciptakan pemerintahan yang lebih bersih (good governance), lebih transparan, dan lebih akuntabel.” Tutup Taufik. (*)
