IKNBISNIS.COM, NUSANTARA – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) terus memperkuat pengelolaan Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) sebagai tempat tinggal yang aman dan nyaman bagi seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam pembangunan ibu kota baru.
Berbagai kebijakan responsif gender diterapkan untuk memastikan perlindungan dan kenyamanan, terutama bagi pekerja perempuan.
HPK merupakan fasilitas hunian bagi para pekerja konstruksi, petugas keamanan, petugas kebersihan, serta tenaga pendukung lainnya yang terlibat dalam proyek pembangunan IKN. Pengelolaan kawasan ini menggunakan sistem building management yang profesional, mencakup pengaturan fasilitas, keamanan, dan layanan penghuni.
Saat ini, kawasan HPK dihuni oleh 716 pekerja perempuan (16,6 persen) dan 3.586 pekerja laki-laki (83,4 persen). Fasilitas penunjang seperti kantin, masjid, dan taman juga tersedia untuk mendukung kenyamanan penghuni selama beraktivitas.
Pelaksana Tugas Direktur Pengelolaan Gedung, Kawasan, dan Perkotaan Otorita IKN, Cakra Nagara, menjelaskan bahwa pendekatan responsif gender menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan hunian yang aman dan mendukung produktivitas.
“Penghuni HPK berasal dari berbagai profesi dan latar belakang. Karena itu, pengelolaan hunian kami rancang agar setiap penghuni merasakan keamanan dan kenyamanan.
Lingkungan tempat tinggal yang aman akan membuat para pekerja dapat bekerja secara optimal,” terang Cakra dalam keterangan resminya, Jumat (31/07/2026).
Sebagai bentuk implementasi kebijakan tersebut, Otorita IKN menyediakan empat tower khusus perempuan dari total 35 tower yang ada. Seluruh tower khusus tersebut berlokasi di kawasan HPK 2 dan dirancang untuk menjaga privasi serta meningkatkan rasa aman bagi pekerja perempuan.
Selain itu, Langkah lain yang diambil yakni penempatan petugas keamanan perempuan di area hunian perempuan, sehingga pelayanan keamanan dapat berjalan lebih optimal.
Penyesuaian juga dilakukan pada penempatan petugas housekeeping berdasarkan gender dan lokasi kerja. Di area publik, kamera pengawas (CCTV) dipasang sebagai bagian dari sistem keamanan, sementara tata tertib penghuni diberlakukan untuk menciptakan suasana yang tertib dan kondusif.
Salah seorang petugas keamanan perempuan di HPK 2, Nirwana, menegaskan bahwa aturan yang diterapkan bertujuan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan penghuni.
“Kalau di tower perempuan, laki-laki itu tidak boleh masuk tanpa pengawalan oleh security. Peraturan itu dibuat agar penghuni nyaman, tertib dan aman,” kata dia.
Kebijakan ini mendapat tanggapan positif dari para penghuni. Sri, yang telah tinggal di HPK selama sekitar satu tahun, mengaku langsung ditempatkan di area khusus perempuan sejak awal kedatangannya. Menurutnya, penataan tersebut membuatnya merasa lebih nyaman selama di kawasan hunian.
“Sejak pertama datang saya memang langsung ditempatkan di area perempuan. Jadi selama tinggal di sini terasa lebih nyaman karena tidak bercampur dengan penghuni laki-laki,” ujar Sri.
Sri juga mengungkapkan bahwa selama tinggal di HPK, dirinya tidak pernah mengalami gangguan saat beraktivitas. Keberadaan petugas keamanan dan sistem CCTV dinilainya turut memberikan rasa aman bagi seluruh penghuni.
“Selama tinggal di sini saya tidak pernah mengalami gangguan. Keberadaan petugas keamanan dan CCTV cukup membantu menjaga lingkungan tetap aman. Kalau ada kejadian biasanya bisa ditelusuri melalui rekaman CCTV,” tururnya.
Menurut Sri, rasa aman adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Lingkungan hunian yang nyaman, lanjut dia, memungkinkan para pekerja beristirahat dengan tenang sebelum kembali menjalankan tugas pembangunan IKN.
Tak hanya menghasilkan infrastruktur modern, melalui pengelolaan HPK yang responsif terhadap kebutuhan perempuan, Otorita IKN pun berkomitmen untuk memastikan bahwa pembangunan di lingkungan kerja dan hunian tetap aman, inklusif, serta mendukung kesejahteraan seluruh pekerja. (*)
