IKNBISNIS.COM, BALIKPAPAN – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Aguslimin melaksanakan kegiatan reses masa sidang II tahun 2024/2025 di daerah pemilihannya, Balikpapan Tengah, Kamis (24/4/2025).
Aguslimin menyampaikan bahwa reses ini menjadi wadah penting dalam menyerap berbagai aspirasi dan keluhan oleh masyarakat.
“Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyerap berbagai aspirasi dan keluhan masyarakat secara langsung,” ujarnya.
Dalam reses yang berlangsung, warga yang hadir menyampaikan beragam permasalahan yang di hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu isu yang paling disoroti adalah kondisi saluran air (siringan) di sejumlah jalan umum yang dinilai tidak berfungsi secara optimal, yang berpotensi menyebabkan genangan air. Kemudian, longsor yang terjadi di RT 22,23 dan 16 yang dirasa cukup mengkhawatirkan.
Tak hanya itu, pengelolaan dan pemeliharaan area pemakaman di kawasan Gunung Guntur yang dinilai mulai terbengkalai juga menjadi sorotan. Warga juga menyampaikan bahwa kejadian longsor di area pemakaman muslim mengancam keselamatan warga di lingkungan sekitar.
Ketua RT 24 menambahkan bahwa persoalan parit dan drainase yang tersumbat serta minimnya penerangan jalan turut menjadi keluhan utama warga.
Lebih lanjut, warga juga mengeluhkan kondisi tempat ibadah (langgar) yang mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan segera.
Sementara itu, bidang pendidikan juga menjadi perhatian warga, khususnya terkait peningkatan sarana dan prasarana di sekolah-sekolah sekitar serta peningkatan kualitas layanan pendidikan bagi siswa.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, perwakilan dari Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) turut hadir dan menjelaskan mengenai program bantuan bedah rumah. Program ini bisa diakses oleh warga yang rumahnya telah tidak layak huni, dengan syarat dan prosedur yang telah ditetapkan.
Aguslimin menyampaikan komitmennya untuk membawa seluruh aspirasi masyarakat ke forum DPRD dan mendorong instansi teknis terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Disperkim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Dinas Pekerjaan Umum (DPU), agar segera melakukan tindak lanjut secara konkret.
“Kami akan terus mengawal aspirasi ini agar segera mendapat perhatian dan realisasi dari instansi terkait. Ini adalah bentuk tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat untuk memastikan kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi dengan baik.” Tutup Aguslimin. (*)
