IKNBISNIS.COM, BALIKPAPAN – Anggota DPRD Kota Balikpapan, Hj Iim, menggelar kegiatan Reses Masa Sidang I Tahun 2025/2026 di Kelurahan Karang Rejo, Senin (20/10/2025). Kegiatan ini berlangsung hangat dan sarat semangat kebersamaan antara wakil rakyat, komunitas, dan masyarakat setempat.
Dalam kesempatan itu, Hj. Iim menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat guna membangun kesejahteraan yang berkeadilan.
Ia menilai kolaborasi lintas pihak menjadi fondasi utama dalam memperluas jangkauan pelayanan sosial.
Diskusi yang berlangsung terbuka membahas berbagai persoalan sosial di tingkat akar rumput, mulai dari penguatan peran Posyandu, pengembangan Sekolah Rakyat, hingga peningkatan dukungan bagi keluarga kurang mampu.
“Kami ingin Posyandu dan Sekolah Rakyat benar-benar menjadi ruang pemberdayaan masyarakat dari bawah,” kata Iim kepada seluruh peserta yang hadir.
Dalam reses ini, turut melibatkan Komunitas Halte Sedekah, serta mendapat dukungan dari DP3AKB, Dinas Sosial, Anggota DPRD Provinsi Kaltim, dan Lurah Karang Rejo.
Kolaborasi ini mencerminkan semangat gotong royong yang tidak berhenti di tataran birokrasi, melainkan hadir langsung di tengah warga yang membutuhkan.
Pada kesempatan itu, Iim juga menekankan pentingnya pendekatan yang humanis dan terstruktur dalam setiap program pembangunan sosial.
Menurutnya, kerja sama dengan komunitas seperti Halte Sedekah menjadi bukti bahwa kepedulian sosial tumbuh lebih kuat ketika semua pihak berperan aktif.
“Kuncinya itu Gotong royong. Karena, Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Membutuhkan dukungan semua pihak, baik komunitas maupun masyarakat,” tuturnya.
Antusiasme warga dan relawan yang hadir menunjukkan dukungan besar terhadap semangat kolaboratif ini. Mereka berharap kegiatan seperti ini terus dilanjutkan agar kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok rentan, semakin terpenuhi.
Melalui momentum reses tersebut, Iim mengajak seluruh warga untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan, sehingga pelaksanaan program pemerintah dapat berjalan efektif, berkelanjutan, dan sesuai aspirasi masyarakat. (*)
