IKNBISNIS.COM, BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan melalui Komisi II terus berkoordinasi dengan mitra terkait, khususnya Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Balikpapan dalam memastikan ketersediaan bahan pokok menjelang bulan suci Ramadan.
Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, menegaskan bahwa fokus utama pengawasan diarahkan pada komoditas sembilan bahan pokok (sembako), terutama produk pertanian yang kerap menjadi pemicu inflasi.
“Komisi II dengan OPD terkait, khususnya Disdag kami selalu berkoordinasi, terutama mengenai kebutuhan sembilan bahan pokok, seperti produk-produk atau hasil pertanian yang sering menyebabkan inflasi, misalnya cabai dan bawang,” ujar Adi sapaan akrabnya, Selasa (13/1/2026).
Komoditas tersebut, kata Adi, dinilai sebagai item yang fluktuasi harganya sulit dikendalikan, terlebih saat permintaan meningkat menjelang hari besar keagamaan.
Namun demikian, dari hasil koordinasi terakhir, kondisi pasokan hingga saat ini dinilai masih aman.
“Hasil koordinasi sampai hari ini masih aman, terbukti kemarin waktu Nataru. Saat itu (Nataru) ada terjadi kenaikan harga, tapi masih bisa dikendalikan. Kami tidak memungkiri bahwa setiap ada kegiatan hari besar keagamaan, baik Lebaran ataupun Natal, pasti ada kenaikan. Tetapi paling tidak yang kita jaga adalah jangan sampai terlalu memberatkan masyarakat,” tuturnya.
Dalam upaya menekan gejolak harga di pasaran, pemerintah kota selama ini mengandalkan sejumlah instrumen seperti kios penyeimbang dan program pasar murah.
Namun, Adi mengakui adanya tantangan pada tahun 2026 akibat kebijakan efisiensi anggaran.
Jika sebelumnya pasar murah dapat dialokasikan hingga 12 kali dalam setahun, kini jumlahnya menyusut drastis menjadi hanya dua kali dalam satu tahun.
“Pasar murah yang biasanya dialokasikan sampai 12 kali setiap tahunnya oleh dinas perdagangan,
sekarang di tahun 2026 hanya 2 kali. Itu pun diberikan di hari-hari besar keagamaan, seperti Natal dan lebaran, itu yang menjadi target. Dengan adanya efisiensi ini sangat berdampak tentunya,” imbuh Adi.
Meski demikian, Komisi II DPRD Balikpapan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pengendalian harga serta mendorong langkah-langkah alternatif agar stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok tetap terjaga, khususnya menjelang bulan suci Ramadan. (*)
