IKNBISNIS.COM, BALIKPAPAN – Fenomena Polarisasi Politik berpotensi mengganggu kerukunan sosial masyarakat, jika tidak dikelola dengan bijak, perbedaan pandangan dapat memicu ketegangan dan menghambat harmoni sosial.
Karenanya, hal ini menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Kota Balikpapan.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Balikpapan Andi Arif Agung menyampaikan, dampak Polarisasi Politik yang kian menajam di tengah masyarakat sangat mengkhawatirkan.
“Polarisasi politik yang terjadi di tingkat nasional sudah mulai merembet ke Balikpapan.
Hal ini tentu saja bisa berpotensi menambah ketegangan di tengah masyarakat,” kata Andi dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Sidang II tahun 2024/2025 yang diselenggarakan di Aula Gedung Parkir Klandasan Balikpapan, Senin (3/2/2025).
Dia menuturkan, jika tidak dikelola dengan baik, polarisasi yang semakin tajam dapat memperburuk keadaan sosial. Perbedaan politik di tengah masyarakat, sering kali memunculkan ketegangan dan konflik sosial yang merugikan.
Andi juga menyampaikan bahwa polarisasi ini sudah tampak jelas dalam berbagai peristiwa politik, baik dalam pemilu legislatif maupun saat Pemilihan Presiden (Pilpres).
Menurutnya, kemunculan primordialisme akibat polarisasi politik ini berpotensi memecah belah masyarakat.
“Kita tidak ingin Balikpapan terjerumus dalam ketegangan sosial yang semakin memperburuk persatuan bangsa. Semua pihak harus berperan aktif untuk meredam perbedaan yang ada,” kata Andi.
Dia menegaskan, pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan sebagai upaya untuk menyatukan kembali masyarakat.
Diharapkan, pendidikan berbasis Pancasila dan wawasan kebangsaan menjadi sarana untuk mengedukasi masyarakat agar lebih bijaksana dalam menyikapi perbedaan politik dan menjaga keharmonisan sosial.
“Kami berkomitmen untuk mengedukasi masyarakat agar mereka memahami bahwa perbedaan politik harus disikapi dengan bijak,” imbuhnya.
Langkah DPRD Balikpapan dengan mengutamakan penguatan nilai-nilai kebangsaan, diharapkan dapat meminimalisir polarisasi sosial yang terjadi di Balikpapan, sehingga masyarakat dapat lebih bijaksana dalam menyikapi perbedaan dan menjaga persatuan demi kemajuan Kota Balikpapan yang lebih harmonis kedepannya. (*)
