IKNBISNIS.COM, BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Balikpapan menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian pandangan umum Fraksi-fraksi terhadap nota penjelasan Wali Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2025.
Rapat tersebut berlangsung di Gedung Parkir Klandasan Balikpapan, Senin (18/11/2024).
Pada kesempatan itu, Fraksi Gabungan PKS dan PPP melalui juru bicaranya Jafar Sidik menyampaikan, perlunya perhatian khusus terhadap infrastruktur dan pelayanan publik.
Menurutnya, dengan ditetapkannya kota Balikpapan sebagai penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, diperlukan alokasi anggaran yang tepat untuk menghadapi tantangan tersebut.
“Pembangunan infrastruktur harus mencakup perbaikan jalan, drainase, pemukiman, dan pengelolaan sampah,” Ujar Jafar.
Selain itu, lanjutnya peningkatan akses terhadap air bersih juga menjadi prioritas utama, sebab hingga saat ini masih menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat.
Fraksi Gabungan PKS-PPP juga mengajukan usulan untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah guna menjaga kebersihan kota, terutama dengan jumlah penduduk yang kian meningkat.
Jafar menekankan bahwa pelayanan publik yang efisien akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kota.
Karenanya, fraksi PKS-PPP juga mendorong pemerintah untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan memastikan bahwa masyarakat mendapatkan akses layanan yang cepat juga berkualitas pada sektor pelayanan publik, yang mencakup layanan kesehatan, pendidikan dan administrasi kependudukan.
Selain itu, Jafar menjelaskan, bahwa Fraksi Gabungan PKS dan PPP juga meminta pemerintah kota (Pemkot) untuk mengantisipasi kemungkinan masalah sosial yang muncul akibat pertumbuhan penduduk di Balikpapan.
“Sebagai kota penyangga IKN, Balikpapan diproyeksikan akan mengalami lonjakan jumlah penduduk, baik dari kalangan pekerja maupun pendatang,” jelasnya.
Sehingga, pemerintah diharapkan dapat mempersiapkan langkah-langkah mitigasi yang mencakup pembangunan fasilitas umum (Fasum) serta peningkatan layanan sosial.
“Pemerintah kota diharapkan mampu memanfaatkan peluang ini untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.
Dengan alokasi anggaran yang tepat serta komitmen yang kuat, Fraksi Gabungan PKS dan PPP meyakini kota Balikpapan dapat mengatasi berbagai tantangan sebagai kota penyangga IKN dengan lebih efektif. (*)
