
IKNBISNIS.COM, SAMARINDA – Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 yang mengharamkan vape tidak otomatis berdampak pada penutupan toko atau pencabutan izin usaha. Penegasan itu disampaikan Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Firnadi Ikhsan, saat ditemui di Samarinda, Senin (16/11/2026).
Firnadi menilai penting untuk membedakan antara ketentuan keagamaan dan regulasi formal yang berlaku di Indonesia. Ia pun mengingatkan bahwa MUI telah merekomendasikan kepada Presiden dan DPR RI agar menyusun aturan pelarangan vape secara menyeluruh.
”Saya menghormati Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 yang menetapkan bahwa penggunaan, produksi, dan jual beli rokok elektrik atau vape hukumnya haram. Namun, fatwa itu sendiri tidak otomatis mencabut izin usaha atau menutup toko vape,” ujar Firnadi.
Selama belum ada kebijakan pemerintah yang secara khusus melarang aktivitas tersebut, lanjut dia, pengawasan tetap harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Firnadi lantas merujuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang telah mengatur sejumlah pembatasan penjualan rokok elektrik.
Aturan tersebut antara lain melarang penjualan kepada orang berusia di bawah 21 tahun dan perempuan hamil, serta melarang penjualan dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan maupun tempat bermain anak.
”Pengawasan terhadap ketentuan ini bisa diperkuat sekarang, terutama untuk melindungi anak dan remaja,” tuturnya.
Selain aspek kesehatan dan regulasi, Firnadi menyoroti dampak ekonomi industri vape terhadap penerimaan daerah. Menurut dia, ada dua jenis penerimaan yang harus dibedakan, yakni cukai dan Pajak Rokok.
Cukai rokok elektrik merupakan penerimaan pemerintah pusat. Sementara Pajak Rokok atas rokok elektrik ditetapkan sebesar 10 persen dari nilai cukai. Pemerintah pusat memungut Pajak Rokok bersamaan dengan pemungutan cukai, kemudian menyalurkannya kepada pemerintah provinsi berdasarkan proporsi jumlah penduduk. Dari penerimaan Pajak Rokok yang diterima provinsi, sebanyak 70 persen dibagihasilkan kepada pemerintah kabupaten dan kota.
Dengan mekanisme tersebut, Firnadi menegaskan omzet toko vape yang beroperasi di Kaltim tidak bisa langsung dihitung sebagai kontribusi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia mengaku belum mendapatkan data resmi yang secara khusus merinci berapa besar komponen rokok elektrik dalam penerimaan Pajak Rokok Kaltim.
”Saya belum memperoleh angka resmi yang merinci komponen rokok elektrik dalam penerimaan Pajak Rokok Kaltim. Karena itu, data ini perlu dibuka agar kita bisa mengetahui kontribusi sebenarnya,” ungkapnya.
Firnadi berencana mendorong Komisi II DPRD Kaltim meminta penjelasan kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim dan Bea Cukai. Permintaan data tersebut akan mencakup realisasi penerimaan tahun 2025 dan 2026, termasuk kemungkinan pemisahan kontribusi rokok elektrik dari keseluruhan penerimaan Pajak Rokok.
Menurutnya, transparansi data sangat penting untuk menjadi dasar pertimbangan apabila pemerintah pusat nantinya mengubah kebijakan terhadap industri vape.
”Data itu penting untuk mengukur dampak fiskal jika pemerintah pusat mengubah kebijakannya. Jangan sampai kita membicarakan dampak ekonomi tanpa didukung angka yang jelas,” imbuh Firnadi. (*/Adv DPRD Kaltim)