‎Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin (iknbisnis.com)

IKNBISNIS.COM, SAMARINDA – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) meminta Pemerintah Provinsi Kaltim segera menuntaskan pengisian jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang sampai sekarang masih dipegang pelaksana tugas (Plt). Tercatat ada 10 posisi eselon II yang belum memiliki pejabat definitif.
‎
‎Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin menyampaikan bahwa persoalan ini sudah dibahas pihaknya bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), dan Biro Organisasi Pemprov Kaltim. Tujuannya tak lain agar proses pengisian jabatan definitif bisa berjalan lebih cepat, sehingga roda pemerintahan tidak terlalu lama bergantung pada pejabat sementara.
‎
‎”Komisi I sebelumnya sudah tiga kali membahas bersama BKD, BPSDM Kaltim, dan Biro Organisasi untuk mempercepat proses pengisian pejabat definitif dinas-dinas yang saat ini masih diisi Plt,” kata Salehuddin saat dijumpai, Sabtu (14/11/2026).
‎
‎Ia berharap jabatan yang masih kosong bisa terisi sebelum 2027 berjalan. Menurutnya, kehadiran kepala OPD definitif sangat menentukan agar program dan pengambilan kebijakan di tiap instansi bisa berjalan optimal.
‎
‎”Harapan kita mudah-mudahan sebelum tahun 2027 berjalan, semuanya sudah terisi pejabat definitif. Sehingga kinerja teman-teman di posisi eselon II bisa lebih maksimal,” harapnya.
‎
‎Salehuddin mengungkapkan, sebelumnya ada sekitar 16 hingga 18 posisi eselon II yang dijabat Plt. Lewat proses yang dijalankan Pemprov Kaltim, jumlah itu kini menyusut menjadi 10 jabatan. Ia menilai perkembangan tersebut sebagai tanda komitmen pemerintah daerah dalam membereskan kekosongan jabatan di lingkungan Pemprov Kaltim.
‎
‎”Ini menunjukkan adanya progres dan komitmen dari Pemprov untuk menyelesaikan pengisian kepala dinas menjadi pejabat definitif,” tambah Salehuddin.
‎
‎Kendati begitu, Dia mengingatkan agar pengisian jabatan tidak lagi molor. Salehuddin bahkan meminta tahapan pengisian dimulai paling lambat akhir November supaya seluruh proses selesai sesuai target.
‎
‎Kepastian pejabat definitif, lanjutnya, juga dibutuhkan untuk mendukung agenda pemerintahan, khususnya penyesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Dokumen seperti Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) memerlukan koordinasi dan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing perangkat daerah.
‎
‎”Kita juga mengultimatum jangan sampai proses ini melampaui bulan Desember. Harapannya kalau bisa di akhir November ini mulai dilakukan komposisi pengisian, sehingga mekanismenya bisa dipercepat,” tegasnya.
‎
‎Adapun 10 jabatan eselon II yang masih diisi Plt yakni Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim, Dinas Perkebunan Kaltim, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim, BPSDM Kaltim, Inspektorat Wilayah Kaltim, Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah, Biro Administrasi Pimpinan, Biro Kesejahteraan Rakyat, dan Sekretaris DPRD Kaltim.
‎
‎Salehuddin berharap seluruh proses pengisian jabatan rampung sesuai target. Dengan begitu, struktur organisasi Pemprov Kaltim semakin solid serta pelaksanaan program pembangunan tidak terganggu.
‎
‎”Harapan kita di awal tahun 2027 semua struktur eselon II, pejabatnya sudah definitif semua,” pungkasnya. (*/Adv DPRD Kaltim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *