
IKNBISNIS.COM, SAMARINDA – Praktik pengetapan dan penjualan BBM eceran kembali menjadi sorotan di Kalimantan Timur. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Abdul Giaz, menilai praktik tersebut turut memperparah persoalan distribusi bahan bakar di sejumlah wilayah, sehingga ia meminta para pengetap, terutama yang beroperasi di kawasan perkotaan, untuk lebih mengutamakan kebutuhan masyarakat yang kesulitan memperoleh BBM.
Abdul Giaz mengakui bahwa keberadaan pedagang BBM eceran di sejumlah wilayah pelosok memang memiliki peran tersendiri. Daerah seperti Kutai Barat (Kubar) dan Berau, misalnya, memiliki kawasan yang letaknya jauh dari stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Dalam kondisi geografis seperti itu, pedagang eceran kerap justru membantu warga mendapatkan BBM tanpa harus menempuh perjalanan jauh.
Namun, menurutnya, kondisi tersebut berbeda dengan wilayah perkotaan seperti Samarinda dan Balikpapan yang memiliki SPBU relatif lebih banyak.
”Saya memahami memang ada dilema. Di daerah-daerah tertentu seperti Kubar dan Berau, terutama wilayah pelosok, mereka justru terbantu dengan adanya pedagang eceran karena SPBU jarang dan jaraknya jauh,” ungkap Abdul Giaz, Sabtu (14/11/2026).
Meski demikian, ia meminta para pengetap dan pedagang BBM eceran di kota-kota besar agar tidak memanfaatkan kesulitan masyarakat untuk meraup keuntungan berlebihan.
Menurutnya, masyarakat saat ini sudah terbebani dengan kondisi ekonomi yang sulit. Persoalan semakin berat ketika mereka harus membeli BBM dengan harga jauh lebih mahal karena sulit memperoleh BBM bersubsidi.
”Kalau untuk Samarinda, Balikpapan, dan kota yang memiliki SPBU banyak, saya mohon kepada seluruh pengetap maupun pedagang eceran, ayo kita kembalikan dulu hak ini kepada masyarakat,” tuturnya.
Abdul Giaz menyebut harga BBM yang dijual di luar jalur subsidi bisa mencapai sekitar Rp 16 ribu hingga Rp 17 ribu per liter. Kondisi ini dinilai semakin memberatkan masyarakat yang membutuhkan BBM untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
Ia secara khusus menyoroti nasib pengemudi ojek online (ojol) yang sangat bergantung pada BBM untuk mencari nafkah. Ketika pasokan sulit dan harga pembelian meningkat, pendapatan mereka berpotensi semakin tergerus.
”Kasihan masyarakat. Di zaman yang sudah susah seperti sekarang, mereka kembali tertindas dan terjepit dengan harga BBM yang mahal. BBM yang tidak subsidi itu jauh sekali jomplangnya, sekitar Rp 16 ribu sampai Rp 17 ribuan,” ujar Abdul Giaz.
Karenanya, ia mengajak para pengetap dan pedagang eceran untuk turut memikirkan kondisi masyarakat di sekitar mereka. Menurutnya, kebutuhan warga yang benar-benar memerlukan BBM harus menjadi perhatian bersama.
Abdul Giaz pun mengingatkan bahwa keberlangsungan usaha pedagang tidak harus mengorbankan kepentingan masyarakat luas. Abdul Giaz berharap para pedagang tetap bisa menjalankan usahanya dengan mengedepankan kepedulian sosial.
”Ayo, maksud saya, kita kembalikan ini kepada masyarakat. Saya yakin tempat jualan kalian insyaallah bakal lebih berkah dan lebih ramai. Tapi kasihan tetangga kita yang membutuhkan BBM, termasuk para ojol. Kita pikirkan juga kesusahan mereka,” pungkasnya.
Sementara itu, persoalan antrean BBM di Kaltim yang tak kunjung usai menjadi pengingat bahwa distribusi energi masih menyisakan pekerjaan rumah bagi banyak pihak. Di satu sisi, pedagang eceran hadir sebagai solusi di wilayah yang jauh dari SPBU. Di sisi lain, praktik pengetapan di kawasan perkotaan justru menambah beban warga.
Sinergi antara pemerintah, pengelola SPBU, dan pelaku usaha kecil dinilai menjadi kunci agar BBM bersubsidi benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang berhak, tanpa ada pihak yang dirugikan. (*/Adv DPRD Kaltim)