IKNBISNIS.COM, BALIKPAPAN – Menanggapi berbagai pertanyaan dan kritik masyarakat terkait rencana pengadaan kendaraan dinas baru, Ketua DPRD Kalimantan Timur Hasanuddin Mas’ud turut memberikan penjelasan.
Ia menegaskan bahwa mobil-mobil tersebut bukanlah fasilitas mewah untuk kepentingan pribadi, melainkan alat kerja yang sangat dibutuhkan untuk mendukung tugas pengawasan dan kunjungan kerja dewan di provinsi yang wilayahnya sangat luas.
“Kalimantan Timur ini luas sekali, dari Samarinda ke Berau, ke Kutai Barat, hingga Mahakam Ulu butuh waktu tempuh berjam-jam. Tanpa kendaraan yang layak, anggota dewan sulit menjalankan fungsi pengawasan dan menyerap aspirasi masyarakat secara langsung,” kata Hasanuddin saat ditemui awak media, Kamis (26/2/2026).
Ia mengakui bahwa armada kendaraan dinas yang ada saat ini mayoritas sudah berumur lebih dari tujuh tahun, bahkan ada yang mendekati satu dekade. Banyak unit yang kerap mengalami kerusakan di tengah perjalanan, sehingga menghambat jadwal kerja dan menimbulkan risiko keselamatan.
“Mobil yang lama-lama itu sudah dilelang. Sekarang memang sudah waktunya dilakukan pengadaan karena kendaraan yang ada sudah cukup tua dan beberapa kali mengalami gangguan ketika dipakai,” tambah Hasanuddin atau yang akrab disapa Hamas.
Hamas juga menjelaskan bahwa seluruh rangkaian proses pengadaan berjalan sesuai ketentuan. Dimulai dari usulan di tingkat komisi, dibahas di badan anggaran, hingga disetujui dalam APBD serta dilaksanakan melalui e-katalog LKPP. Pengawasan dilakukan secara berlapis oleh Inspektorat Provinsi dan BPK, sehingga tidak ada ruang untuk penyimpangan.
“Semua melalui mekanisme yang ketat dan tidak mungkin dilakukan secara langsung tanpa proses. Tujuannya agar kendaraan operasional yang digunakan benar-benar mendukung produktivitas kerja dewan,” tegasnya.
Menyadari adanya keresahan di kalangan masyarakat terkait anggaran yang digunakan, Hamas menyampaikan permohonan maaf sekaligus komitmen untuk lebih terbuka dalam menyampaikan informasi.
“Saya memahami bahwa keputusan ini mungkin menimbulkan kegelisahan yang sebelumnya tidak sepenuhnya kami perhitungkan. Untuk itu saya memohon maaf atas hal tersebut, namun perlu kami jelaskan bahwa seluruh proses dilakukan melalui mekanisme yang berlaku dan bertujuan mendukung kinerja lembaga,” tutup Hamas. (*)
