IKNBISNIS.COM, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menyambut positif pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) evaluasi pendataan pembangunan perumahan yang di inisiasi oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) di Aula Balai Kota Balikpapan, Rabu (23/7/2025).
Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menilai kegiatan ini sangat strategis untuk memperkuat implementasi Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri terkait percepatan program pembangunan 3 juta rumah.
“Rapat koordinasi ini sangat penting untuk memastikan data pembangunan perumahan akurat, terpadu, dan dapat diandalkan. Dengan data yang baik, pembangunan bisa berjalan lebih lancar dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” ujar Bagus.
Namun, ia mengakui masih adanya tantangan dalam pendataan, seperti ditemukannya pengembang yang tidak terbuka terkait data real.
“Saya sebagai Ketua REI (Real Estat Indonesia, red) Kaltim, sering menemui pengembang yang tidak jujur menyampaikan stok rumah. Mereka selalu bilang ‘sold out’ karena takut tidak laku,” ungkapnya.
Bagus menyebut, kondisi serupa juga dialami oleh asosiasi perumahan seperti Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) dan Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra).
Lebih lanjut, Bagus menyampaikan bahwa kota Balikpapan diproyeksikan mengalami lonjakan penduduk yang signifikan, bahkan bisa melebihi 1 juta orang.
“Sensus 2024 mencatat 746 ribu penduduk, namun dengan proyek RDMP Pertamina dan Ibu Kota Nusantara (IKN), jumlah ini bisa melampaui 1 juta,” tuturnya.
Akibatnya, lanjut Bagus, kebutuhan akan perumahan meningkat drastis, mencapai 25 ribu unit per tahun. Namun, ketersediaan lahan menjadi kendala utama.
Disebutkan, hanya 20 persen lahan di Balikpapan yang bisa digunakan untuk permukiman, sehingga harga tanah melonjak. Rumah subsidi seharga Rp180 juta pun sulit diwujudkan karena keterbatasan lahan.
Selain lahan, Bagus mengungkapkan bahwa Balikpapan juga menghadapi persoalan banjir.
Menurutnya, Bendungan pengendali banjir belum berfungsi maksimal. Padahal, pengembang seharusnya membangun kolam retensi 4 persen dari luas perumahan sesuai Perda.
“Ini jadi PR saya bersama Pak Rahmad Mas’ud untuk dipercepat,” ucapnya.
Ia menegaskan bahwa Pemkot Balikpapan terus berupaya memenuhi kebutuhan perumahan, termasuk dalam memperbaiki kawasan kumuh.
Saat ini, kata dia, total hunian di Balikpapan mencapai 215.240 unit yang tersebar di enam kecamatan, dengan tambahan 8 kawasan perumahan baru yang sedang dalam proses perizinan.
“Kami berkomitmen memastikan setiap perumahan memenuhi syarat, termasuk kolam retensi dan fasilitas pemakaman sesuai Perda,” imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perdesaan Kemenpera, Dr. Drs. Imran, M.Si, MA.CD, menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mendukung percepatan pembangunan perumahan.
“Program 3 juta rumah adalah amanat konstitusi. Pasal 28H UUD 1945 jelas menyatakan setiap warga berhak atas tempat tinggal yang layak.
Kami telah menerbitkan berbagai kebijakan seperti pembebasan BPHTB dan PBG untuk MBR, serta insentif PPN DTP 0 persen – 50 persen bagi rumah di bawah Rp2 miliar,” tegas Imran.
Ia juga mengungkapkan data terbaru backlog perumahan di Kaltim mencapai 162.569 unit untuk masalah kepemilikan dan 97.002 unit untuk masalah kelayakan huni.
“Kami apresiasi Pemkot Balikpapan yang telah menerbitkan Perkada tentang pembebasan BPHTB dan PBG. Saat ini hanya satu daerah di Indonesia yang belum melakukannya, yaitu Kabupaten Kepulauan Yapen,” tambahnya.
Imran juga mengingatkan pentingnya kolaborasi semua pihak. Ia menyebut pemerintah pusat memiliki keterbatasan anggaran.
Karenanya, dukungan diperlukan dari pengembang melalui pembangunan non-FLPP, perusahaan melalui CSR, dan masyarakat secara swadaya.
Rakor ini diharapkan mampu menghasilkan solusi konkret untuk mempercepat pembangunan perumahan, khususnya di Kalimantan Timur, melalui kolaborasi pemerintah, pengembang, dan masyarakat. (*)
