IKNBISNIS.COM, BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan kunjungan kerja ke gedung DPRD Kota Balikpapan, Kamis (15/5/2025).
Kunjungan ini diterima oleh Staf Humas dan Protokol (Humpro) DPRD Balikpapan, Leni, di ruang rapat gabungan DPRD Balikpapan.
“Terima kasih atas kunjungan DPRD Kaltim ke Balikpapan, tentunya ini menjadi momen untuk menjalin silaturahmi dan memperkuat koordinasi antar lembaga legislatif,” ujar Leni.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka membahas persiapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), khususnya menyangkut kebutuhan Kota Balikpapan yang merupakan daerah pemilihannya.
“Kita membahas tentang RKPD persiapan, karena saya Dapil Kota Balikpapan tentunya memberikan atensi tersendiri untuk Kota Balikpapan. Saya pikir APBD Kota Balikpapan tidak cukup untuk membangun kota ini, makanya dibutuhkan bantuan keuangan dari provinsi,” jelas Sabaruddin.
Ia menegaskan bahwa sebagai perwakilan dari daerah pemilihan Balikpapan, pihaknya akan terus memperjuangkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
Namun, ia menyayangkan ketidakhadiran anggota DPRD Kota Balikpapan karena adanya agenda kunjungan luar daerah, yang menyebabkan kurang maksimalnya pertukaran informasi.
“Padahal sesungguhnya kami datang ingin menggali apa saja yang dibutuhkan, dan kami lebih atensi kunjungan ini ke DPRD kota, karena mereka yang lebih tahu kondisi riil di lapangan.
Tentunya kami ingin tahu, ketika bantuan keuangan digelontorkan, diperuntukkan untuk apa saja,” katanya.
Sabaruddin menyebutkan bahwa pihaknya sebelumnya telah menyampaikan rencana kunjungan ini melalui staf dan berharap bisa diterima oleh Komisi II atau III DPRD Balikpapan. Namun karena adanya jadwal yang bersamaan, komunikasi langsung belum sempat terjadi.
“Kami memaklumi dan memahami persoalan itu. Teman-teman di DPRD Kota Balikpapan juga punya aktivitas dan jadwal. Tapi ini hanya miskomunikasi soal penjadwalan. Kami tetap menghormati mereka, dan komunikasi akan tetap kami lanjutkan, mungkin lewat telepon,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Sabaruddin menyampaikan bahwa kebutuhan bantuan keuangan tiap daerah di Kaltim tentu berbeda-beda, tergantung urgensi yang dihadapi.
Karena itu, audiensi dan komunikasi langsung menjadi sangat penting untuk menyelaraskan program dan kebijakan.
“Di daerah lain mungkin fokus pada infrastruktur, ada yang ke pendidikan atau masalah banjir. Jadi, pentingnya komunikasi itu agar kita tahu kebutuhan apa yang menjadi urgensi.
Ini juga sejalan dengan visi Presiden dan Gubernur Kaltim terkait atensi terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.” Tutupnya. (*)
