IKNBISNIS.COM, SAMARINDA – Penandatanganan kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2027 yang baru dilakukan pada 19 November 2026 menuai sorotan.
‎
‎Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menilai jadwal yang meleset dari rencana awal berpotensi membuat pembahasan APBD bersama pemerintah daerah menjadi terburu-buru.
‎
‎Padahal, berdasarkan catatan pembahasan Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada 27 Juli 2026, penandatanganan KUA-PPAS semula disepakati pada 4 Agustus 2026. Kenyataannya, dokumen tersebut baru diteken dalam Rapat Paripurna ke-36 DPRD Kaltim di Gedung Utama DPRD Kaltim, Kamis (19/11/2026).
‎
‎”Menjadi pertanyaan buat kita, kenapa ini terkesan molor? Apalagi batas akhir pengesahan APBD itu tanggal 30 November,” ujar Darlis usai rapat paripurna.
‎
‎Menurutnya, setelah KUA-PPAS ditandatangani, masih ada sejumlah tahapan yang harus dilalui sebelum APBD disahkan. Mulai dari penyampaian nota keuangan, pandangan umum fraksi-fraksi, jawaban pemerintah, hingga pembahasan antara Banggar dan TAPD. Persoalannya, anggota DPRD Kaltim juga dijadwalkan menjalani reses hingga 26 November 2026, agenda resmi yang tidak bisa begitu saja diganggu.
‎
‎”Kalau kita hitung dari hari ini sampai 30 November, masih ada beberapa tahapan. Harus ada penyampaian nota, pandangan umum fraksi-fraksi, jawaban fraksi-fraksi, dan ruang yang cukup untuk membahas APBD antara Banggar dengan TAPD,” papar dia.
‎
‎Darlis lantas mengingatkan risiko dari sempitnya waktu pembahasan. Menurut dia, program dan kegiatan berpotensi tidak terbahas secara maksimal, bahkan bisa muncul kegiatan yang belum sepenuhnya dipahami oleh para anggota dewan.
‎
‎”Jangan heran kalau kemudian nanti akan banyak kegiatan-kegiatan APBD yang teman-teman anggota DPRD sendiri tidak tahu. Nah, itu kan sangat berbahaya,” tegasnya.
‎
‎Ia menilai pembahasan anggaran daerah semestinya dilakukan secara terbuka dengan ruang yang cukup bagi seluruh anggota dewan untuk memahami setiap program yang akan dibiayai APBD. Karena itu, Darlis berharap molornya penandatanganan KUA-PPAS tahun ini menjadi bahan evaluasi agar proses penganggaran tahun berikutnya tidak mengulangi persoalan yang sama.
‎
‎”Jangan sampai penandatanganan KUA-PPAS molor seperti ini, sehingga ruang untuk pembahasan secara bersama itu menjadi sempit, bahkan hilang,” imbuh Darlis. (*/Adv DPRD Kaltim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *