Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Agusriansyah Ridwan (iknbisnis.com)

IKNBISNIS.COM, SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Agusriansyah Ridwan, menegaskan bahwa penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS bukanlah momen pengesahan APBD. Keduanya merupakan tahapan berbeda dalam tata kelola anggaran daerah yang perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan salah tafsir.
‎
‎Menurut Agusriansyah, KUA-PPAS hanyalah bagian dari rangkaian penyusunan APBD. Dokumen itu berisi kesepakatan awal soal proyeksi pendapatan dan rencana belanja, termasuk prioritas serta plafon anggaran sementara yang masih terbuka untuk berubah setelah dievaluasi oleh pemerintah pusat.
‎
‎”Jadi ini hanya tahapan tata kelola APBD. Isinya platform prioritas anggaran sementara yang masih bisa berubah setelah evaluasi Kemendagri. Ini hal yang biasa,” ujar politisi yang juga SAMARINDA – Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Kamis (19/11/2026).
‎
‎Ia menjelaskan, pengesahan APBD punya alur dan syarat tersendiri. Setelah nota penjelasan disampaikan, fraksi-fraksi menyampaikan pandangan, pemerintah memberikan jawaban, lalu pembahasan dilanjutkan di Badan Anggaran bersama pemerintah. Baru setelah itu APBD disahkan melalui peraturan daerah.
‎
‎Perbedaan juga terlihat pada ketentuan kuorum. Untuk kesepakatan KUA-PPAS, kehadiran yang disyaratkan cukup 50 persen plus satu. Sementara pengambilan keputusan saat pengesahan APBD mensyaratkan kuorum dua pertiga dari jumlah anggota yang hadir.
‎
‎”Kalau ini 50 plus satu saja. Itu bedanya. Jangan disamakan antara tahapan kesepakatan KUA-PPAS dengan pengesahan APBD,” tegasnya.
‎
‎Selain kuorum, pengesahan APBD juga memiliki aturan khusus terkait kehadiran kepala daerah. Hal ini berbeda dengan KUA-PPAS yang masih berada di ranah pembahasan awal dan belum menjadi persetujuan akhir.
‎
‎Agusriansyah menambahkan, hasil kesepakatan KUA-PPAS sebaiknya segera didokumentasikan secara resmi lewat berita acara.
‎
‎Ia berharap Sekretariat DPRD Kaltim langsung mendistribusikan berita acara tersebut kepada seluruh fraksi usai paripurna, supaya setiap fraksi memahami secara jelas hasil kesepakatan soal pendapatan maupun rencana belanja daerah. (*/Adv DPRD Kaltim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *