
IKNBISNIS.COM, SAMARINDA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) Hasanuddin Mas’ud, angkat bicara soal beredarnya isu pemindahan badak dari habitatnya di Kaltim yang dikaitkan dengan rencana perluasan tambang. Mendengar informasi tersebut, Ketua DPRD Kaltim langsung menolak jika pemindahan atau translokasi Badak Pari dilakukan demi melancarkan perluasan kawasan pertambangan.
”Kalau menurut saya pribadi, jangan dong. Saya baru dengar kalau ada badak yang dievakuasi keluar dari habitatnya untuk pertambangan,” katanya saat dijumpai, Jumat (20/11/2026).
Menurut Hasanuddin, kegiatan pertambangan di Kaltim sudah seharusnya menghormati batas kawasan yang telah ditetapkan, termasuk hutan lindung dan area yang menjadi tempat hidup satwa dilindungi. Ia juga menegaskan, keberadaan kawasan hutan dan habitat satwa tidak boleh dikesampingkan, baik dalam proses perizinan maupun saat investasi berjalan.
”Pertambangan kan ada batasnya. Ada kawasan hutan, hutan lindung, bahkan hutan rakyat. Saya kira tidak bisa kalau ada kawasan yang dilindungi satwa, lalu dilindungi lagi,” ujarnya.
Hasanuddin menilai kabar tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut supaya tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat. Menurutnya, DPRD Kaltim bisa meminta penjelasan lewat rapat dengar pendapat (RDP) jika memang ada persoalan yang perlu diawasi lebih jauh.
”Perusahaannya apa, itu kita perlu RDP. Tapi kita tidak setuju kalau memang seperti itu,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kepastian perlindungan hukum bagi satwa dilindungi. Pembangunan dan investasi, lanjut dia, harus tetap berjalan dengan memperhatikan aturan perundang-undangan soal perlindungan lingkungan hidup dan satwa liar.
Meski begitu, Hasanuddin mengakui masih perlu mendalami persoalan ini, termasuk memastikan informasi yang beredar dan mendapatkan data dari pihak terkait.
”Saya baru coba dalami dan membicarakan dengan bupati juga, nanti kita lihat datanya,” tutup Hasanuddin. (*/Adv DPRD Kaltim)