‎IKNBISNIS.COM, SAMARINDA – Pengelolaan aset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan DPRD Kaltim. Sejumlah aset dinilai belum terawat dengan baik, bahkan ada yang terbengkalai dan berisiko menimbulkan masalah hukum karena dikuasai pihak lain.
‎
‎Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, meminta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) meningkatkan pengawasan sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah. Ia menilai, aset yang dibiarkan tanpa perawatan bukan hanya rawan rusak, tetapi juga mudah diklaim oknum atau pihak yang tidak berhak.
‎
‎Sabaruddin menjelaskan, Komisi II selama ini rutin memantau pengelolaan aset melalui koordinasi dengan BPKAD sebagai mitra kerja. Namun, hasil peninjauan di lapangan masih menunjukkan kondisi yang memprihatinkan, termasuk sejumlah bangunan kantor yang terbengkalai dan butuh perbaikan.
‎
‎”Saat kami turun ke lapangan, banyak aset Pemprov Kaltim yang kondisinya tidak terkontrol dengan baik. Ada infrastruktur yang rusak, bahkan kantor yang sudah terbengkalai,” terangnya, Jumat (20/11/2026).
‎
‎Ia pun mempertanyakan mengapa pemeliharaan aset tersebut tidak dilakukan sejak tahun-tahun sebelumnya. Padahal, menurutnya, jika kerusakan dibiarkan hingga parah, anggaran yang dibutuhkan untuk perbaikan akan jauh lebih besar.
‎
‎Persoalan ini kian menjadi perhatian karena kemampuan keuangan daerah sedang terbatas. Karena itu, Sabaruddin menilai pemerintah perlu lebih cermat menetapkan prioritas belanja, termasuk dalam memperbaiki aset yang selama ini kurang terurus.
‎
‎”Pertanyaannya, kenapa dari tahun sebelumnya tidak diperhatikan dan diperbaiki? Sekarang mau diperbaiki memang tidak terlambat, tapi kondisi keuangan kita juga sedang tidak baik-baik saja,” katanya.
‎
‎Untuk mencari jalan keluar, Sabaruddin mendorong BPKAD merancang pola pengelolaan aset yang lebih efektif. Salah satu opsi yang dia usulkan adalah melibatkan pihak ketiga atau pengelola profesional agar aset tetap terawat dan bisa dimanfaatkan secara produktif.
‎
‎Menurutnya, aset pemerintah tidak seharusnya dibiarkan kosong tanpa pengawasan. Jika memungkinkan, aset tersebut perlu dikelola secara produktif sehingga tidak hanya terjaga, tetapi juga memberi manfaat bagi daerah.
‎
‎”Kami selalu mengimbau BPKAD agar aset Pemprov Kaltim dicarikan pengelola atau pihak ketiga supaya tetap terjaga,” tegasnya.
‎
‎Sabaruddin juga mengingatkan bahwa aset yang tidak terawat berpotensi memicu sengketa kepemilikan. Dalam beberapa kasus, aset pemerintah diklaim oknum atau pihak lain hingga berujung ke ranah hukum. Lemahnya perawatan dan pengawasan, menurutnya, membuat pemerintah kesulitan mempertahankan hak kepemilikan di pengadilan.
‎
‎”Banyak aset kita tidak terjaga, lalu diklaim oknum. Ketika masuk pengadilan, kita justru kalah karena asetnya tidak dirawat,” ungkapnya.
‎
‎Karena itu, Komisi II DPRD Kaltim meminta BPKAD tidak sekadar fokus pada pencatatan administrasi. Pengawasan dan pengelolaan aset harus dipastikan jelas, mulai dari pendataan, perawatan fisik, pengamanan kepemilikan, hingga pemanfaatannya. Dengan begitu, aset daerah tidak lagi menjadi beban anggaran, melainkan mampu memberi nilai tambah bagi Kaltim.
‎
‎”Pengawasan aset harus berkelanjutan agar persoalan serupa tidak terus berulang, terutama soal aset rusak, tidak produktif, maupun yang berpotensi dikuasai pihak lain,” imbuh Sabaruddin. (*/Adv DPRD Kaltim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *