IKNBISNIS.COM, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan bersama Bank Indonesia (BI) Balikpapan melaksanakan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) pada Rabu (2/7/2025).
Hadir dalam kegiatan tersebut, Asisten II Pemkot Balikpapan Andi Muhammad Yusri Ramli, Kepala BPPDRD Kota Balikpapan Idham, Kepala BKAD Kota Balikpapan Agus Budi Prasetyo, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Balikpapan Wahyu Setyoko, Pemimpin Divisi Funding dan Customer Manegement PT BPD Kaltim Kaltara Amuniantoyo, serta seluruh anggota TP2DD yang merupakan instansi/OPD di lingkungan Kota Balikpapan.
Dalam siaran pers yang disampaikan, Jum’at (4/7/2025), pelaksanaan HLM TP2DD dipimpin dan dibuka oleh Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo.
Pada kegiatan ini turut dilaksanakan beberapa peluncuran sebagai momentum akselerasi pembayaran pajak dan retribusi daerah secara nontunai oleh TP2DD Balikpapan.
Peluncuran tersebut meliputi peluncuran SP2D Online Kota Balikpapan, peluncuran Mobil Layanan Pajak Daerah, serta perluasan elektronifikasi/pembayaran pajak dan retribusi daerah menggunakan Aplikasi Kontengen.
Pemerintah Kota Balikpapan beserta seluruh anggota TP2DD berkomitmen penuh untuk mendukung perluasan digitalisasi daerah dan menguatkan Kota Balikpapan sebagai kota digital.
Melalui peluncuran ini, diharapkan dapat meningkatkan realisasi PAD melalui pajak dan retribusi daerah dengan kanal pembayaran digital atau nontunai.
“TP2DD menjadi program prioritas Presiden RI ke-8 yang disematkan dalam salah satu misi Asta Cita untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045,” ujar Kepala KPw BI Balikpapan, Robi Ariadi melalui keterangan tertulis.
Pemerintahan digital menjadi salah satu arah kebijakan nasional dalam rangka mewujudkan sasaran utama Asta Cita, yaitu birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani serta tercapainya peningkatan pendapatan yang optimal.
Transformasi digital bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kebutuhan. Pemerintah pusat telah menekankan bahwa digitalisasi daerah menjadi salah satu pilar utama dalam RPJMN 2025–2029.
Dalam konteks ini, TP2DD menjadi motor penggerak percepatan digitalisasi di daerah, termasuk di Kota Balikpapan.
“Ekosistem digital di Kota Balikpapan semakin bertumbuh seiring dengan perluasan implementasi pembayaran non tunai di berbagai sektor.
Pertumbuhan ini tercermin dari pengguna QRIS Kaltim yang tercatat sebanyak 812.502 pengguna QRIS sampai dengan Mei 2025, meningkat sebesar 7,7 persen secara year-on-year (yoy) jika dibandingkan pencapaian Mei 2024 yang tercatat sebesar 754.381 pengguna,” tuturnya.
Berdasarkan volume transaksi di Balikpapan, transaksi QRIS pada bulan Mei 2025 mencapai 4,5 juta transaksi atau meningkat sebesar 128,88 persen (yoy).
Upaya untuk mendorong elektronifikasi transaksi pemda tidak terlepas dari kesiapan ekosistem digital di daerah.
Hal ini dapat terus didorong melalui perluasan dan penambahan kanal maupun layanan digital kepada masyarakat yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan akseptasi sekaligus literasi digital masyarakat.
Berdasarkan kegiatan HLM TP2DD ini, disimpulkan bahwa diperlukan percepatan digitalisasi pendapatan dan belanja daerah dengan memperkuat komitmen perangkat daerah dalam elektronifikasi pajak dan retribusi, serta memulai pilot project retribusi digital di sektor pasar dan parkir.
Penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) juga dioptimalkan untuk belanja daerah dengan perencanaan dan evaluasi berkala. Penguatan ekosistem transaksi digital dilakukan melalui edukasi masyarakat serta sinergi dengan BPD dan stakeholders terkait.
Selain itu, branding dan sosialisasi kebijakan TP2DD dapat ditingkatkan melalui gerai pajak di event-event dan optimalisasi media sosial pemerintah. Adapun untuk memastikan keberlanjutan, dilaksanakan koordinasi rutin lintas OPD guna memantau kemajuan digitalisasi daerah. (*)
