IKNBISNIS.COM, BALIKPAPAN – Fraksi PKB Include Hanura dan Demokrat DPRD Balikpapan melalui juru bicaranya, Muhammad Hamid memberikan pandangan umum dalam rapat paripurna yang di gelar di Ballroom Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Kamis (20/11/2025).
Adapun pandangan umum yang disampaikan terkait Perubahan Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Pada kesempatan itu, Bang Midun sapaan akrab Muhammad Hamid menyampaikan apresiasi atas kerja keras dan upaya Pemkot bersama OPD dalam menyusun dokumen perencanaan keuangan tersebut.
“Penyusunan APBD ini merupakan langkah krusial dalam menjabarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan mengamankan keberlanjutan pembangunan Kota Balikpapan,” ujarnya.
Ia menambahkan, setelah mencermati Penjelasan Wali kota atas Raperda Kota Balikpapan tentang APBD 2026 Pasca Penyesuaian Kebijakan Alokasi Dana TKD pada Pemerintah Kota Balikpapan, fraksi PKB menilai ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan.
Pertama, Fraksi PKB menekankan agar Pemerintah Kota Balikpapan memperketat audit internal dan pengawasan terhadap realisasi Belanja Modal.
“Terutama pada sektor infrastruktur Jalan, Jaringan, dan Irigasi, demi mencegah kerugian ganda akibat proyek bermasalah.
Selain itu, kami mendesak optimalisasi penerimaan daerah dengan memastikan penagihan denda keterlambatan kontraktor berjalan efektif dan transparan. Selain denda, penerapan sanksi blacklist yang tegas bagi penyedia jasa bermasalah juga diperlukan,” tuturnya.
Selanjutnya, Fraksi PKB juga mendorong Pemerintah Kota untuk mengoptimalkan Belanja Barang dan Jasa dengan mengalokasikan dana yang cukup bagi pemeliharaan rutin seluruh jenis aset, tidak hanya aset baru.
Kemudian, memprioritaskan penyelamatan aset yang terancam rusak atau tidak terawat melalui rehabilitasi.
“Demikian Pandangan Umum Fraksi PKB DPRD Kota Balikpapan include Partai Hanura dan Demokrat. Fraksi kami berharap, berbagai catatan dan masukan yang telah kami sampaikan dapat menjadi pertimbangan penting dan komitmen bersama Pemerintah Kota Balikpapan,” imbuhnya. (*)
