IKNBISNIS.COM, BALIKPAPAN – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Balikpapan menilai bahwa secara umum pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik Pemerintah Kota Balikpapan berjalan cukup baik. Meski begitu, tercatat masih ada beberapa program yang belum memenuhi target yang ditetapkan.
Hal ini disampaikan Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Muhammad Najib dalam rapat paripurna dengan agenda Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Balikpapan Tahun 2024 yang digelar di Gedung Parkir Klandasan, Senin (21/4/2025).
“Rekomendasi ini merupakan bentuk evaluasi demi meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya.
Ia menerangkan terdapat beberapa rekomendasi atas LKPJ Wali Kota TA 2024. Salah satunya mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dirasa belum optimal.
Fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah kota untuk memperkuat strategi peningkatan pendapatan daerah. Langkah-langkah yang diusulkan antara lain memperluas cakupan pajak, meningkatkan efektivitas pengawasan, memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal, serta menegakkan aturan hukum bagi para pelanggar pajak.
Sementara di sektor pendidikan, Fraksi PDIP menyoroti ketimpangan antara lonjakan jumlah siswa dengan ketersediaan fasilitas pendidikan. Oleh karena itu, Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan pembangunan unit sekolah baru dan penambahan ruang kelas yang disesuaikan dengan pertumbuhan penduduk dan karakteristik wilayah.
“Kami tidak ingin ada anak di kota Balikpapan yang tidak bisa sekolah,” kata Najib.
Lebih lanjut, Najib menjelaskan bahwa dalam bidang kesehatan, Fraksi PDIP menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan di RSUD Beriman. Hal ini mencakup pengadaan alat-alat medis yang memadai, perbaikan sarana dan prasarana, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia.
Selain itu, perhatian juga diberikan pada proyek pembangunan Rumah Sakit Sayang Ibu di wilayah Balikpapan Barat, yang dinilai mengalami keterlambatan dari jadwal semula.
Fraksi PDIP turut menyoroti layanan di Puskesmas, terutama dalam penanganan pasien BPJS dan mendorong agar pemerintah kota dan BPJS Kesehatan menjalin koordinasi yang lebih aktif demi peningkatan pelayanan.
Dalam hal ketersediaan air bersih, Fraksi PDIP mendesak Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) agar segera membuka sambungan baru dan menempatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kompetensinya.
“Peran aktif dewan pengawas kami minta dalam menyelesaikan permasalahan di tubuh perusahaan daerah tersebut,” imbuhnya.
Pada sektor infrastruktur, Fraksi PDIP menekankan urgensi pembangunan jalan yang menghubungkan berbagai kawasan di kota dan mengingatkan pentingnya pemeliharaan sistem drainase yang lebih optimal serta mendorong diterbitkannya regulasi khusus terkait penataan kabel secara digital untuk menciptakan tata kota yang lebih rapi.
Dengan berbagai rekomendasi tersebut, Fraksi PDI Perjuangan berharap Pemerintah Kota Balikpapan dapat lebih responsif dalam menjawab kebutuhan masyarakat serta terus meningkatkan kinerja dalam menjalankan roda pemerintahan yang transparan, profesional dan berpihak pada kepentingan rakyat. (*)
