IKNBISNIS.COM, BALIKPAPAN – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kota Balikpapan menyampaikan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Balikpapan Tahun Anggaran (TA) 2024 dalam rapat paripurna yang digelar di Aula Gedung Parkir Klandasan, Senin (21/4/2025).
Juru bicara Fraksi Partai Golkar, Nelly Turuallo menyampaikan bahwa Fraksi Golkar mendukung berbagai langkah strategis Pemerintah Kota Balikpapan, namun juga menyoroti beberapa permasalahan yang masih menjadi pekerjaan rumah, terutama persoalan banjir, pendidikan, layanan kesehatan dan ketersediaan air baku.
Salah satu isu utama yang disampaikan adalah persoalan banjir yang masih menjadi keluhan masyarakat. Fraksi Golkar mendorong agar pemerintah kota segera mengambil langkah konkret agar persoalan banjir segera teratasi.
“Kami mendukung langkah-langkah Pemerintah Kota Balikpapan untuk dapat segera menemukan solusi atas banjir yang masih terjadi. Hal ini menjadi perhatian kami karena banyak masyarakat yang masih mengeluh dan terdampak setiap kali hujan turun dengan intensitas tinggi,” ujar Nelly.
Selain banjir, sektor pendidikan juga menjadi fokus perhatian Fraksi Golkar.
Nelly menuturkan, Peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya menyangkut sarana dan prasarana, tetapi juga menyangkut tenaga pendidik.
“Kami berharap pemerintah juga dapat meningkatkan kualitas dari tenaga pendidik yang mengabdi di sekolah-sekolah Balikpapan,” tegasnya.
Pada sektor kesehatan, Fraksi Golkar menyatakan dukungan terhadap upaya pengembangan fasilitas kesehatan, khususnya peningkatan kualitas Puskesmas dan pembangunan rumah sakit umum daerah di Balikpapan Timur dan Balikpapan Barat.
“Kami mendukung usaha pemerintah untuk mengembangkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pada fasilitas kesehatan, terutama pembangunan dua rumah sakit tersebut. Kami berharap prosesnya berjalan lancar tanpa kendala signifikan,” jelas Nelly.
Sementara itu, terkait penyediaan air baku, Fraksi Golkar menilai isu ini sebagai tantangan bersama yang harus segera ditangani.
Nelly menyebut bahwa alternatif-alternatif yang telah direncanakan perlu dievaluasi secara komprehensif demi kepentingan masyarakat.
“Berbagai alternatif yang sudah ada, seperti desalinasi air laut di Kampung Baru, desalinasi air payau, dan intake dari Sungai Mahakam harus dievaluasi untuk menentukan yang terbaik,” tambah Nelly.
Fraksi Golkar berharap, rekomendasi yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi dan dorongan positif bagi Pemerintah Kota Balikpapan dalam merancang program dan kebijakan yang tepat sasaran, responsif terhadap kebutuhan dan berorientasi pada hasil yang berdampak positif. (*)
