IKNBISNIS.COM, SAMARINDA – Persoalan anak terlantar di Kalimantan Timur masih membutuhkan perhatian serius. DPRD Kaltim pun menyoroti perlunya langkah nyata agar kerja sama antara pemerintah daerah dan kejaksaan tidak sekadar berhenti pada penandatanganan kesepakatan.

‎Empat rekomendasi strategis disiapkan untuk mempercepat penanganan, mulai dari percepatan perwalian hingga pelibatan dunia usaha.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa penanganan anak terlantar harus punya mekanisme yang jelas dan mudah dijalankan. Menurutnya, pembagian tugas antar lembaga perlu dipertegas agar perlindungan anak tidak jalan di tempat.

‎”Kami di DPRD punya beberapa rekomendasi. Harapannya bisa ditindaklanjuti supaya anak-anak yang butuh perlindungan benar-benar dapat haknya,” kata Hasanuddin, Sabtu (21/11/2026).

Rekomendasi pertama menyangkut percepatan proses perwalian. Hasanuddin menilai kepastian wali adalah hal mendasar karena berkaitan dengan status hukum anak dan akses mereka ke layanan publik. Koordinasi antara pemerintah daerah dan kejaksaan dinilai penting agar kelengkapan dokumen, asesmen, sampai tahapan hukum bisa segera rampung.

Selanjutnya, DPRD mendorong pembentukan layanan hukum terpadu. Dengan mekanisme yang terintegrasi, pemerintah daerah diharapkan lebih mudah berkoordinasi dengan kejaksaan, terutama dalam hal dokumen, pendampingan hukum, dan proses perwalian.

‎Rekomendasi ketiga adalah integrasi data lintas lembaga, melibatkan Dinas Sosial, BPS, pemerintah daerah, dan lembaga kesejahteraan sosial anak. Menurut Hasanuddin, data yang akurat menjadi kunci agar bantuan tepat sasaran. Pendataan juga harus menjangkau anak-anak di lembaga pengasuhan maupun yayasan sosial supaya keberadaan mereka bisa diverifikasi.

‎”Data ini harus benar-benar terintegrasi. Kita perlu tahu kondisi anak, di mana mereka berada, dan apa yang harus segera dipenuhi,” ujarnya.

‎Terakhir, DPRD mendorong keterlibatan dunia usaha lewat program CSR. Perusahaan swasta, BUMN, BUMD, hingga perbankan diminta ikut mendukung kesejahteraan anak terlantar, misalnya melalui pendidikan, kebutuhan pengasuhan, dan perlindungan anak.

‎”Persoalan anak terlantar itu tanggung jawab bersama. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian,” tegasnya.

‎Hasanuddin memastikan DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran agar keempat rekomendasi tersebut benar-benar terlaksana. Ia juga berharap seluruh kabupaten/kota di Kaltim punya komitmen yang sama.

‎”Negara harus hadir secara hukum, sosial, dan pendidikan. Kita ingin memastikan tidak ada anak yang kehilangan haknya hanya karena tidak punya kepastian status dan perlindungan,” tutup Hasanuddin. (*/Adv DPRD Kaltim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *