
IKNBISNIS.COM, SAMARINDA – Besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2027 yang berada di angka Rp4.046.360 memicu sorotan dari kalangan legislatif.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan menilai nominal tersebut masih jauh dari kata cukup untuk menopang kebutuhan hidup layak para pekerja di Bumi Etam.
Meskipun terjadi kenaikan sebesar 7,55 persen dari tahun sebelumnya, laju pertumbuhan upah ini dianggap tidak mampu mengimbangi lonjakan harga berbagai komoditas di pasaran.
Agusriansyah menyoroti bahwa kenaikan biaya kini merata di hampir seluruh sektor, mulai dari bahan pangan, sandang, hingga kebutuhan papan.
”Belanja harian kini serba naik. Jika melihat kondisi di lapangan, angka Rp4 juta sudah tidak lagi relevan dan layak untuk standar hidup di wilayah Kaltim,” ungkap Agusriansyah pada Sabtu (21/11/2026).
Ia menekankan bahwa perumusan kebijakan upah tidak boleh hanya terpaku pada angka-angka di atas kertas, melainkan harus melihat realitas ekonomi yang dihadapi masyarakat. Ketimpangan antara kenaikan harga barang dan pendapatan dikhawatirkan bakal menggerus daya beli buruh secara signifikan.
Untuk itu, ia mendorong agar standar UMP Kaltim ke depan dipatok minimal di angka Rp5 juta per bulan. Menurutnya, angka tersebut jauh lebih realistis untuk mengimbangi tingginya beban pengeluaran rumah tangga pekerja di Kalimantan Timur saat ini.
Agusriansyah juga mendesak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait untuk duduk bersama mengevaluasi ulang formula pengupahan. Ia mengingatkan bahwa instrumen upah minimum adalah tolok ukur nyata keberhasilan negara dalam melindungi dan menyejahterakan rakyatnya.
”Jika negara gagal menjamin kesejahteraan warganya melalui upah yang layak, hal itu mencerminkan kegagalan dalam kepemimpinan,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret ke depan, pemerintah pusat dan daerah diharapkan menjadikan dinamika ekonomi ini sebagai bahan evaluasi serius.
Kehadiran negara sangat dinantikan agar kebijakan pengupahan tidak sekadar menjadi kenaikan semu secara statistik, tetapi benar-benar berdampak langsung pada kesejahteraan hidup pekerja di Kalimantan Timur. (*/Adv DPRD Kaltim)