IKNBISNIS.COM, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan saat ini tidak akan mengganggu sektor pendidikan dan kesehatan.
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo menegaskan bahwa langkah ini bukan bentuk pemangkasan anggaran secara drastis, melainkan penyelarasan untuk memastikan anggaran digunakan secara efektif dan tepat sasaran.
“Presiden sudah menjelaskan hal ini, dan saya kira mahasiswa atau masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan. Efisiensi ini bertujuan menghapus anggaran yang tidak pada tempatnya.
Jadi, tidak ada pemotongan hak seperti tunjangan kinerja, bantuan penelitian, apalagi sampai pemutusan hubungan kerja (PHK) pegawai,” ujar Bagus, Selasa, (25/2/2024).
Dia menambahkan, bantuan sosial, BPJS gratis, dan program bantuan seragam sekolah akan tetap berjalan seperti biasa. Sehingga, masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir terkait efisiensi anggaran.
“Kami tetap komitmen menjaga program-program yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.
Bagus menjelaskan, efisiensi anggaran akan difokuskan pada pengurangan kegiatan yang dinilai tidak memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik.
Adapun, beberapa pos yang dikurangi antara lain perjalanan dinas, kegiatan seremonial, seminar, dan studi banding.
“Kegiatan yang tidak berdampak langsung pada pelayanan publik harus dievaluasi,” tambahnya.
Lebih lanjut Bagus menerangkan, Saat ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Balikpapan tengah melakukan perhitungan terhadap pos anggaran yang terdampak efisiensi, serta menunggu arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelum melakukan langkah lanjutan.
“Begitu ada petunjuk teknis dari Mendagri, langsung kami laporkan,” tuturnya.
Sementara itu, terkait janji politik yang belum terealisasi, Bagus menyatakan bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk merealisasikan berbagai program yang telah direncanakan.
“Kami terus bergerak. Setelah Pak Rahmad Mas’ud kembali, kami akan menyelaraskan langkah semua OPD dan Program yang tertunda akan kami kebut, sehingga dapat segera dirasakan masyarakat,” imbuhnya.
Pemerintah kota berkomitmen untuk terus menjalankan program prioritas dan menjaga kesejahteraan warga, sehingga pelayanan publik tetap optimal tanpa mengorbankan sektor-sektor krusial seperti pendidikan dan kesehatan. (*)
