IKNBISNIS.COM, BALIKPAPAN – DPRD Provinsi Kalimantan Timur kembali menggelar sosialisasi Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) di Halaman Posyandu RT 40, Jalan Sepinggan Lama, Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Sabtu (4/4/2026).
Ketua DPRD Provinsi Kaltim, H. Hasanuddin Mas’ud, dalam sambutannya menjelaskan bahwa tujuan PDD adalah menciptakan transparansi dan komunikasi dua arah antara pemangku kebijakan dengan masyarakat, agar aspirasi warga bisa tersalurkan dengan baik.
Menurutnya, saat ini DPRD Kaltim sedang menyusun anggaran daerah. Aspirasi masyarakat biasanya dihimpun melalui reses anggota dewan dan rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dimulai dari tingkat kelurahan, kemudian kecamatan, kota/kabupaten, hingga provinsi.
“Harapan saya, perwakilan dari RT 40 ini aktif mengikuti Musrenbang mulai dari tingkat kelurahan hingga provinsi,” ujar Hamas, sapaan akrab Hasanuddin Mas’ud.
Ia menekankan pentingnya memasukkan usulan masyarakat ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Jika aspirasi tidak masuk ke SIPD provinsi, maka sulit untuk dieksekusi karena anggaran daerah memiliki keterbatasan.
Hamas juga memaparkan terkait mekanisme anggaran pemerintah daerah. Anggaran kota seperti Balikpapan sering kali terbatas karena sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai, gaji, serta program prioritas seperti pendidikan dan kesehatan.
Untuk pembangunan infrastruktur seperti drainase atau jalan yang tidak tercukupi di tingkat kota, bisa diajukan melalui bantuan keuangan provinsi, asal sudah masuk SIPD dan diperjuangkan di Musrenbang tingkat provinsi.
“Kalau tidak diajukan melalui mekanisme ini, anggaran tidak akan turun dan berpotensi menjadi temuan. Makanya kami gelar PDD agar masyarakat paham prosesnya dan aktif berpartisipasi,” tambahnya.
Hamas mengatakan DPRD Kaltim yang beranggotakan 55 orang mewakili 10 kabupaten/kota di Kaltim, termasuk Balikpapan. Semua daerah bersaing untuk mendapatkan alokasi anggaran, sehingga usulan harus jelas dan masuk sistem.
Nampak hadir Lurah Damai Bahagia, Hikmatullah Hardian, yang ditunjuk menjadi narasumber, dan juga Ketua MPI KNPI Balikpapan, Andi Achmad Mutawalli.
Hikmatullah menambahkan bahwa perencanaan anggaran harus transparan agar masyarakat tahu penggunaan dana dari pajak, retribusi, dan transfer pusat.
“Perencanaan dimulai dari tingkat RT. Warga bisa menyampaikan usulan fisik seperti jalan dan drainase, maupun non-fisik seperti pelatihan, melalui Musrenbang kelurahan yang sudah kami laksanakan Januari lalu,” jelas Hikmatullah.
Ia mengakui anggaran Pemkot Balikpapan sekitar Rp4 triliun per tahun untuk melayani 34 kelurahan, termasuk program BPJS, seragam sekolah, dan pembangunan fisik. Karena keterbatasan itu, partisipasi aktif dari warga, RT, lurah, dan camat sangat dibutuhkan untuk memprioritaskan usulan.
Hikmatullah mengajak warga Kelurahan Damai Bahagia, khususnya RT 40, untuk terus mengusulkan kebutuhan mereka setiap tahun. Ia juga memuji aktifnya pengurus RT 40 dalam kegiatan warga.
Kegiatan ini diharapkan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses perencanaan dan penganggaran yang demokratis, serta mendorong partisipasi aktif agar aspirasi warga benar-benar terakomodasi dalam APBD provinsi maupun kota. (*)
