
IKNBISNIS.COM, SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) tengah mempercepat penyelesaian enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang pembahasannya sudah masuk tahap akhir. Seluruh Raperda tersebut ditargetkan rampung dan dilaporkan dalam rapat paripurna pada 18 November 2026, sebelum batas pelaporan ke pemerintah pusat berakhir di penghujung bulan.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, mengungkapkan bahwa pembahasan dilakukan secara intensif hampir sepekan terakhir. Menurutnya, percepatan ini penting agar tidak ada tahapan yang terlewat menjelang tenggat waktu.
Enam Raperda tersebut terdiri atas dua rancangan yang dibahas melalui Komisi II, sementara empat lainnya ditangani panitia khusus (Pansus).
”Sekarang sudah pembahasan akhir. Hampir satu minggu kita maraton menyelesaikan pembahasan. Insyaallah besok semuanya bisa difinalkan, kemudian tanggal 18 November akan dilaporkan dalam rapat paripurna,” ujar Baharuddin kepada media, Senin (16/11/2026).
Ia menyatakan optimismenya bahwa seluruh pembahasan bisa tuntas sesuai jadwal. Menurutnya, hampir semua materi sudah selesai dibahas, termasuk yang ditangani empat Pansus.
”Besok diharapkan sudah bisa difinalkan, sehingga tanggal 18 nanti kita sampaikan laporan akhirnya dalam paripurna,” ucapnya.
Meski laporan akhir telah disampaikan di paripurna, proses belum berhenti sampai di situ. Raperda yang telah dibahas masih harus melalui tahap konsultasi dan fasilitasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tahapan ini dinilai penting untuk memastikan setiap rancangan regulasi selaras dengan ketentuan perundang-undangan sebelum ditetapkan.
Baharuddin menyebut, DPRD Kaltim memiliki batas waktu hingga 30 November 2026 untuk menyampaikan pelaporan kepada Kemendagri melalui sistem e-Perda. Karena itu, percepatan pembahasan menjadi kunci agar tidak ada kendala administrasi di tahap lanjutan.
”Tanggal 18 ini laporan akhir di paripurna. Kemudian tanggal 30 November itu batas terakhir untuk melaporkan ke Kementerian Dalam Negeri karena harus masuk melalui e-Perda,” tuturnya.
Ia juga mengingatkan konsekuensi bila pelaporan melewati tenggat. Menurutnya, proses penyelesaian dan konsultasi finalisasi Raperda bisa terhambat.
”Kalau tidak dilaporkan, Perda itu tidak bisa selesai karena tidak diterima lagi untuk proses finalisasi dan konsultasi,” tegas Baharuddin.
Dengan sisa waktu yang makin sempit, Bapemperda bersama komisi dan Pansus terus mendorong agar seluruh tahapan berjalan on schedule. Baharuddin berharap keenam Raperda dapat menyelesaikan seluruh proses yang menjadi tanggung jawab DPRD Kaltim sebelum akhir tahun, sehingga pembentukan regulasi daerah tidak molor ke tahun berikutnya.
”Harapan kita seluruh Raperda ini bisa diselesaikan sesuai target sebelum akhir tahun. Jangan sampai karena keterlambatan pembahasan atau pelaporan, proses finalisasinya menjadi tertunda,” tutup Baharuddin. (*/Adv DPRD Kaltim)