IKNBISNIS.COM, BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Balikpapan.
Adapun, FGD yang digelar di Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Selasa (5/11/2024) ini membahas tantangan-tantangan yang kini dihadapi UMKM kota Balikpapan di tengah banyaknya Retail Modern yang ada saat ini.
Kegiatan ini turut dihadiri Akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM).
Ketua Komisi II DPRD Balikpapan Fauzi Adi Firmansyah mengatakan, FGD yang digelar fokus membahas keresahan yang dirasakan para pelaku UMKM.
Seperti, persyaratan yang ditentukan retail modern terkait pasokan produk dalam jumlah besar, yang tentu saja sulit dipenuhi oleh UMKM skala rumahan.
“Para pelaku UMKM rata-rata usaha rumahan, jadi kesulitan memasok produk dalam jumlah besar sesuai syarat retail modern, pada akhirnya mereka mundur dengan sendirinya karena syarat tersebut,” terangnya.
Selain itu, Fauzi juga menerima laporan pelaku UMKM terkait penempatan produk mereka di rak retail modern yang seringkali tidak di tampilkan di rak display tanpa alasan.
Sehingga, FGD yang digelar dimaksudkan agar terjadi pembahasan mengenai keresahan tersebut dapat tersampaikan kepada perwakilan retail modern.
Akan tetapi, Fauzi Adi menyampaikan bahwa pembahasan tidak dapat berjalan dengan efektif dikarenakan ketidakhadiran dari perwakilan retail modern, seperti Indomaret dan Alfamart yang membuat beberapa poin krusial tidak bisa terbahas tuntas.
“Tadi berharap sebenarnya pihak mereka bisa hadir, tapi ternyata tidak hadir, sehingga tidak menemukan titik temu disana,” kata Fauzi Adi.
Dia menyayangkan ketidakhadiran perwakilan retail modern dalam FGD ini.
Lebih lanjut, Fauzi menegaskan bahwa pihaknya akan mengkaji peraturan daerah (Perda) terkait, untuk memastikan kebijakan yang mendukung UMKM dalam persaingan dengan retail modern.
Menurutnya, proses pengkajian ini akan dilakukan secara mendalam di tingkat komisi, agar setiap pasal tidak bertentangan dengan peraturan lainnya.
“Kami ingin Perda yang benar-benar mendukung UMKM, bukan malah mempersulit mereka, Ini akan kami bahas secara detail untuk mencari titik tengah yang adil,” imbuhnya. (*)
