
IKNBISNIS.COM, BALIKPAPAN-PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo terus berupaya meningkatkan pelayanan sebagai upaya pencegahan tindakan korupsi.
Salah satunya melalui digitalisasi. Hal itu disampaikan dalam diskusi panel yang digelar di The Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (15/8/2023).
Menghadirkan lembaga-lembaga yang menyoroti layanan publik seperti Kejaksaan Agung dan Stranas Pencegahan Korupsi (PK).
Hadir pula sebagai panelis Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih, dan Ketua Dewan Pengurus Transparency International Indonesia Felia Salim.
Melalui siaran pers yang disampaikan, Minggu (19/8/2023) dijelaskan, forum diskusi tersebut juga diiikuti masyarakat pelabuhan berbagai instansi seperti unsur pemerintah dan kementerian, asosiasi dan pengguna jasa.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana dalam kesempatan tersebut menjelaskan digitalisasi perlu dilakukan oleh semua sektor untuk menutup celah tindakan korupsi. Termasuk di pelabuhan.

Dan yang bisa dilakukan oleh Pelindo dengan bekerja sama dengan stakeholders yang lain.
“Kami siap membantu dalam hal tata kelola pencegahan korupsi kalau diminta dan kami sudah biasa melakukan asistensi atau pendampingan.
Termasuk juga pengamanan proyek strategis nasional, sehingga semua dapat terlaksana dengan baik dan meningkatkan pendapatan negara secara optimal,” ujar Ketut.
Koordinator Harian Stranas PK Niken Ariati, juga menjelaskan dengan adanya penggabungan Pelindo, mempermudah dalam mendorong sistem menjadi lebih komprehesif.