
IKNBISNIS.COM, BALIKPAPAN – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan menyoroti peningkatan angka stunting di kota Balikpapan meski program penanganan telah dijalankan pemerintah.
Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Iim, menilai ada sejumlah persoalan mendasar yang menyebabkan kasus stunting bukannya menurun, justru bertambah.
Menurutnya, salah satu faktor yang ikut mempengaruhi adalah perpindahan penduduk dari luar daerah yang membuat data stunting tidak stabil.
“Banyak anak-anak dari luar daerah yang terdata stunting. Setelah ditangani, mereka hilang dari pantauan, tapi datanya sudah terlanjur masuk sebagai kasus stunting di Balikpapan,” ujar Iim, Senin (17/11/2025).
Iim juga menilai persoalan akurasi dalam pengukuran berat dan tinggi balita masih menjadi kendala di lapangan. Ia menekankan pentingnya memastikan bahwa kader posyandu yang melakukan penimbangan memiliki kemampuan yang tepat.
“Bisa jadi ketika menimbang atau mengukur tidak presisi. Kader ini kan bukan spesialis ukur, jadi wajar kalau hasilnya kadang tidak akurat,” jelasnya.
Sebagai upaya dalam memperbaiki kualitas pendataan dan pelayanan posyandu, DPRD mendorong pemerintah memberikan pelatihan kepada para kader.
Kemudian, ia juga mengusulkan pemberian insentif agar para kader lebih bersemangat dalam menjalankan tugas.
“Kader ini adalah ujung tombak. Mereka sudah mau bekerja saja Alhamdulillah. Makanya kami mendorong supaya mereka diberi pelatihan dulu, lalu diberi insentif,” kata Iim.
Ia menambahkan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Balikpapan saat ini masih melakukan pembenahan data posyandu, termasuk posyandu yang tidak memiliki lokasi tetap.
Meski begitu, Iim berharap insentif untuk kader dapat diberikan segera tanpa harus menunggu proses pembenahan data rampung.
“Saya bilang, sambil data posyandu dibenahi, honor untuk kader bisa mulai diberikan dulu. Dengan begitu, semangat mereka tetap terjaga dalam menjalan tugas,” imbuhnya.
Pembenahan kualitas data, penguatan kader posyandu, serta penanganan faktor administratif diharapkan dapat memberikan dampak signifikan dalam menekan angka stunting di Balikpapan. (*)