IKNBISNIS.COM, ​SAMARINDA – Upaya menjaga kredibilitas lembaga legislatif dinilai tidak cukup hanya dengan memeriksa keaslian dokumen pendidikan.
‎
‎Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Timur, Agus Suwandi, mengusulkan agar pemeriksaan terhadap para anggota dewan diperluas ke aspek lain, seperti pelaksanaan tes narkoba.
‎
‎​Usulan ini mencuat di tengah ramainya tuntutan publik yang mendesak adanya verifikasi ulang terhadap ijazah para wakil rakyat, mulai dari tingkat pusat di DPR RI hingga DPRD kabupaten dan kota. Agus pun menyambut baik langkah verifikasi tersebut, namun ia mengingatkan agar prosesnya tidak keluar dari koridor hukum yang berlaku.
‎
‎​Terkait polemik latar belakang pendidikan, Agus menegaskan bahwa syarat minimal pencalonan anggota legislatif adalah lulusan SMA, SMK, atau sederajat, bukan sarjana (S1). Hal ini telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
‎
‎​”Persyaratan pendidikan minimalnya SMA, SMK, atau sederajat. Jadi jangan dipaksakan harus S1. Yang terpenting, ijazah SMA atau SMK yang digunakan itu benar-benar diakui sesuai ketentuan pendidikan yang berlaku,” ujar Agus saat dijumpai, Minggu (22/11/2026).
‎
‎​Baginya, inti dari verifikasi bukanlah memperdebatkan tinggi atau rendahnya gelar akademik seorang anggota dewan, melainkan menjamin bahwa dokumen yang dilampirkan saat mendaftar benar-benar sah dan legal.
‎
‎​Lebih jauh, politikus tersebut meminta semua pihak agar teliti membedakan antara kasus pemalsuan dokumen dengan persoalan penyetaraan pendidikan. Jika seorang calon atau anggota dewan mengantongi surat rekomendasi resmi dari Dinas Pendidikan yang menyatakan kualifikasinya setara tingkat menengah atas, maka hal itu harus dikaji secara objektif.
‎
‎​”Kalau ada rekomendasi dari Dinas Pendidikan bahwa yang bersangkutan sederajat dengan SMA, itu bisa kita kaji lagi. Jangan sampai persoalan kesetaraan pendidikan langsung dianggap sebagai pemalsuan,” imbuhnya.
‎
‎​​DPRD Kaltim berharap upaya menjaga marwah parlemen tidak berhenti pada urusan administratif saja, tetapi pemeriksaan menyeluruh seperti tes narkoba juga dapat direalisasikan untuk menjamin para pembuat kebijakan bersih dari penyalahgunaan narkotika. (*/Adv DPRD Kaltim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *