IKNBISNIS.COM, BALIKPAPAN – Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 harus dilakukan dengan teliti dan mengutamakan kepentingan yang pro rakyat, apalagi mengingat Balikpapan merupakan kota Penyangga IKN.
Hal ini disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Balikpapan, H Haris saat pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Balikpapan terhadap Perubahan Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan terhadap Raperda Kota Balikpapan tentang APBD TA 2026.
Haris menuturkan, dalam penyusunan Rancangan APBD 2026 anggaran harus digunakan secara lebih tepat sasaran dan efisien, memastikan alokasi anggaran dapat memperkuat program prioritas dan dapat mengembangkan sektor unggulan.
Kemudian, fokus pada kepentingan masyarakat seperti peningkatan pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan program yang
bertujuan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dari berbagai sumber dengan tidak membebani masyarakat.
“Penggunaan anggaran harus lebih transparan dan akuntabilitas, serta meningkatkan pengawasan yang lebih kuat terhadap pelaksanaan program pembangunan,” ujarnya saat Penyampaian Pandangan Umum dalam rapat paripurna, Kamis (20/11/2025).
Lebih lanjut, Haris mengatakan bahwa dalam peningkatan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan, Fraksi PDI berpandangan permasalahan dan kendala, serta tantangan di Bidang Pendidikan setiap tahunnya masih mengkhawatirkan. Utamanya disebabkan tidak seimbangnya jumlah siswa yang terus bertambah dengan jumlah sekolah yang ada.
“Fraksi PDI Perjuangan meminta hal ini menjadi perhatian serius saudara Wali Kota untuk segera menindaklanjuti terhadap minimnya infrastruktur sarana prasarana pendidikan Sekolah Negeri dan kekurangan Guru di sekolah-sekolah,” ucapnya.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan terus mendorong, agar masing-masing OPD memiliki orientasi program yang dapat berdampak pada peningkatan PAD di tahun berikutnya dan dapat memberikan peningkatan nilai tambah dan nilai sosial bagi masyarakat.
“Kami siap menindaklanjuti dengan pembahasan secara intensif antara DPRD dengan Pemerintah Kota, serta melibatkan pihak terkait, sehingga Raperda ini nantinya dapat lebih proporsional, dan berkeadilan, serta lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat,” imbuhnya.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Balikpapan berharap, pandangan umum yang disampaikan dapat dijadikan referensi dan masukan dalam menghantarkan Kota Balikpapan menuju kehidupan yang lebih baik, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (*)
