IKNBISNIS.COM, BALIKPAPAN — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Balikpapan memberikan beberapa catatan terhadap sejumlah persoalan strategis kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan dalam penyampaian pemandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Hal tersebut disampaikan melalui juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Balikpapan, Muhammad Najib, pada rapat paripurna yang diselenggarakan di Gedung Parkir Klandasan Balikpapan, Senin (7/7/2025).
Dalam pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemerintah Kota Balikpapan dari BPK-RI untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut. Namun, Fraksi PDI juga meminta agar rekomendasi dari BPK dapat segera ditindaklanjuti.
“Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada Pemerintah Kota untuk segera menindaklanjuti rekomendasi BPK-RI tersebut sesuai jadwal rencana aksi yang disepakati, dan fraksi kami siap mengawal dalam bentuk pengawasan,” tegas Najib.
Ia juga menuturkan, mengenai pendapatan daerah, Fraksi PDI turut memberikan perhatian terhadap pencapaian pajak dan retribusi daerah yang belum optimal.
Karenanya, Fraksi PDI mendoagarong r Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) dapat lebih optimal dalam menggali potensi yang ada.
Selain itu, sektor pendidikan juga menjadi perhatian, Najib menyebut bahwa sektor pendidikan belum mampu mengimbangi pertumbuhan jumlah siswa dengan ketersediaan sarana pendidikan.
“Permasalahan di bidang pendidikan masih mengkhawatirkan setiap tahunnya. Jumlah siswa terus bertambah, namun belum diimbangi dengan pembangunan sekolah baru,” ujarnya.
Lebih lanjut, Najib juga menyampaikan, ketersediaan air bersih di kota Balikpapan juga menjadi persoalan mendesak.
Fraksi PDI Perjuangan menilai bahwa kinerja Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) perlu dibenahi agar pelayanan air bersih bisa maksimal. Bahkan, mereka mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menelusuri permasalahan di tubuh perusahaan daerah tersebut.
“Kinerja Perumda Tirta Manuntung harus segera diperbaiki agar lebih efektif, profesional, akuntabel, dan transparan,” kata Najib.
Di sektor infrastruktur dan drainase, Fraksi PDI Perjuangan mendorong adanya perencanaan yang lebih baik, terutama dengan meningkatnya jumlah penduduk.
Adapun persoalan lain yang turut menjadi catatan adalah terkait ketenagakerjaan dan tenaga honorer. Fraksi PDI meminta Pemerintah Kota meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan, serta memberikan perhatian serius terhadap tenaga honorer yang telah mengabdi sebelum 31 Oktober 2023 saat Undang-Undang ASN tahun 2023 diberlakukan.
Terakhir, Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya meningkatkan penyerapan APBD agar tidak terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang besar di masa mendatang.
Najib menyampaikan agar SiLPA dimanfaatkan secara tepat untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“SiLPA yang ada harus digunakan secara efektif untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.
Fraksi PDI berharap agar catatan yang disampaikan dalam rapat paripurna dapat dijadikan referensi dan masukan guna menghantarkan Kota Balikpapan menuju kehidupan yang lebih baik, sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (*)
