IKNBISNIS.COM, BALIKPAPAN – Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud kembali menyampaikan keluhan soal kondisi infrastruktur jalan di kota tersebut. Ia meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk segera menangani ruas-ruas jalan yang menjadi kewenangannya, karena kondisinya sudah membahayakan keselamatan warga.

Rahmad menilai banyak jalan provinsi di Balikpapan yang rusak dan perlu prioritas perbaikan. Ia pun menyoroti masalah komunikasi, di mana masyarakat kerap salah mengarahkan keluhan ke pemerintah kota.

“Terkait infrastruktur vital dan keselamatan warga, kami mohon perhatian dari Pemprov Kaltim terhadap kondisi jalan di Balikpapan, terutama Jalan Soekarno-Hatta Kilometer 0 hingga Simpang Batu Ampar. Karena masyarakat tahunya itu tanggung jawab Pemkot, padahal itu kewenangan provinsi,” ujar Rahmad, Kamis (2/4/2026).

Ia berharap penanganan jalan tersebut tidak hanya masuk dalam perencanaan program, tetapi juga benar-benar dialokasikan dalam anggaran agar bisa segera diperbaiki.

“Kalau direncanakan, mohon juga dianggarkan. Jadi bukan hanya masuk program, tapi ada realisasi di lapangan,” tegasnya.

Rahmad juga menyoroti kerusakan jalan pasca pengerjaan proyek jaringan gas yang membuat permukaan jalan bergelombang dan berlubang. Kondisi tersebut dinilainya sangat berisiko menyebabkan kecelakaan.

“Kondisi jalan yang rusak, bergelombang, dan berlubang pasca konstruksi jaringan gas ini sangat rawan kecelakaan,” katanya.

Adapun, beberapa ruas lain yang ia soroti adalah Jalan Muara Rapak serta Jalan Mulawarman, terutama dari Simpang Exit Tol hingga Teritip. Meskipun berada di wilayah Balikpapan, kedua jalan ini tetap menjadi tanggung jawab provinsi.

“Wilayahnya memang di Balikpapan, tapi itu kewenangan provinsi. Makanya sering muncul keluhan masyarakat, karena mereka tidak tahu pembiayaannya dari provinsi,” jelasnya.

Rahmad pun berharap Pemprov Kaltim segera memberikan respons yang jelas agar keluhan warga tidak terus-menerus dialamatkan ke pemerintah kota.

“Supaya masyarakat tidak terus mengeluh, dan jangan wali kota terus yang disalahkan,” tutupnya. (*/Adv Diskominfo Balikpapan)