IKNBISNIS.COM, BALIKPAPAN – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dan Kabupaten Paser telah melaksanakan Rapat Koordinasi High Level Meeting (HLM) di Kantor Perwakilan BI Balikpapan pada Selasa (24/6/2025).
Pelaksanaan Rakor HLM TPID ini membahas tiga hal, yakni pelaksanaan monitoring dan evaluasi perkembangan inflasi dan komoditas strategis, penyelarasan dan penetapan Roadmap Pengendalian Inflasi TPID tahun 2025-2027, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi Komitmen Bersama Kerjasama Antar Daerah (KAD) yang telah disepakati dalam Rakor HLM TPID periode April 2025.
Dalam siaran pers yang disampaikan, Kamis (26/6/2026), Pertemuan HLM TPID dihadiri Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin dan Asisten Perekonomian Pembangunan Setda Paser, Adi Maulana, serta Kepala OPD dan Pimpinan Perumda di ketiga wilayah.
Pada kesempatan itu, Kepala Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Balikpapan, Robi Ariadi menyampaikan hasil overview perkembangan makroekonomi termasuk inflasi dan harga komoditas strategis.
Adapun beberapa gambaran utama, diantaranya ketidakpastian perekonomian global sedikit mereda, meskipun tetap tinggi akibat dinamika negosiasi tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) dan ketegangan geopolitik Timur Tengah.
Kemudian, pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu terus didorong, di tengah ketidakpastian global akibat kebijakan tarif AS dan ketegangan geopolitik.
“Pertumbuhan ekonomi Indonesia diprakirakan akan membaik pada Semester II 2025, dan BI akan memprakirakan pertumbuhan ekonomi nasional 2025 berada dalam kisaran 4,6 persen-5,4 persen,” ujar Robi.
Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan, PPU, dan Paser tetap tumbuh tinggi di tengah melambatnya kinerja ekonomi Kaltim pada triwulan I-2025.
Sementara, Inflasi Kota Balikpapan telah mendekati batas bawah sasaran inflasi nasional (1,5 persen), dan inflasi PPU telah mendekati sasaran inflasi nasional (2,5 persen).
“Sehubungan dengan itu, perlu ditempuh langkah-langkah strategis dan mitigasi untuk memastikan tingkat inflasi ke depan tetap berada dalam sasaran inflasi nasional, di tengah berbagai risiko yang dapat muncul ke depan,” tuturnya.
Dalam kegiatan tersebut, telah dilakukan highlight program utama dan strategis yang tercakup dalam Roadmap Pengendalian Inflasi 2025-2027 oleh sekretariat TPID di masing-masing wilayah serta progres KAD.
Hasilnya, Perumda Prima Jaya Taka memberikan penawaran harga jual produksi telur sesuai dengan harga Free on Board (FOB) Gudang, yang mana Harga Pokok Produksi (HPP) sebagai acuan utama sehingga harga yang ditawarkan merupakan harga terendah.
Sementara Perumda Manuntung Sukses dalam proses percepatan pencarian jasa logistik, dan menyusun skema alternatif berupa pengambilan mandiri dari gudang Perumda Prima Jaya Taka jika pengiriman langsung belum memungkinkan.
Selanjutnya penerbitan PO oleh Perumda Manuntung Sukses dapat dilakukan setelah harga pengiriman disepakati, sebagai penanda dimulainya realisasi kerja sama antar kedua Perumda tersebut.
Lebih lanjut, Pembahasan rapat menengarai kondisi cuaca yang cukup ekstrem dalam beberapa minggu terakhir disampaikan Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo.
Ia menilai kondisi tersebut berpotensi mengganggu rantai pasok komoditas pangan terutama di Balikpapan, di mana pemenuhan kebutuhan komoditas strategis di Balikpapan sebagian besar dari luar daerah, termasuk komoditas beras.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Penajam Paser Utara Abdul Waris Muin juga mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas daerah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga, sebagai langkah mitigasi berbagai risiko, seperti curah hujan, produksi pangan lokal, kelancaran distribusi, dan kurangnya integrasi data lintas sektor.
Melalui sinergi dan kolaborasi tersebut, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap terkendalinya inflasi, ketahanan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat, baik di PPU, Balikpapan, maupun Paser.
Sejalan dengan itu, Asisten Perekonomian Pembangunan Setda Paser juga menekankan rencana pembentukan pusat penelitian dan pengembangan pertanian pangan oleh Pemkab Paser sebagai upaya berkelanjutan pengendalian inflasi daerah.
Sentra ini ditujukan untuk menghasilkan bibit unggul berkualitas, mengingat selama ini kebutuhan bibit masih bergantung dari luar daerah. Sehubungan dengan itu, telah disiapkan lahan seluas 100 hektare untuk mendukung inisiatif ini, yang nantinya akan melibatkan empat OPD untuk bekerja secara terintegrasi.
Program ini telah dimasukan dalam dokumen RPJMD dan ditargetkan akan disahkan dalam kurun waktu enam bulan ke depan.
Sebagai komitmen dan kesepakatan pelaksanaan Rakor HLM TPID tersebut, turut dilakukan penandatanganan Komitmen Bersama oleh Wakil Wali Kota Balikpapan, Wakil Bupati PPU dan Wakil Bupati Paser yang diwakili oleh Asisten Perekonomian Pembangunan, yang turut disaksikan oleh Kepala Perwakilan BI Balikpapan.
“Semoga apa yang telah menjadi Komitmen Bersama, menjadi ikhtiar bersama dalam upaya pengendalian inflasi di Kota Balikpapan, Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Paser.” Tutup Robi. (*)
