IKNBISNIS.COM, BALIKPAPAN-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan bersama dengan Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 di Ballroom Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Jum’at (9/8/2024).
Sosialisasi tersebut dilakukan bersama dengan kegiatan Jum’at Curhat yang mengusung tema Merajut Damai dan Merawat Demokrasi melalui Pilkada serentak tahun 2024.
Hadir dalam kegiatan tersebut sebagai narasumber Ketua KPU Kota Balikpapan Prakoso Yudho Lelono, Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Balikpapan Farida Asmauanna, Divisi Hukum dan Kelengkapan KPU Balikpapan Muhammad Rizal.
Turut hadir pula Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Balikpapan Eni Mardiana dan Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) Polda Kaltim Kombespol Anggie Yulianto Putro, serta perwakilan Organisasi Masyarakat (Ormas) Kota Balikpapan.
Prakoso Yudho Lelono yang akrab disapa Yudho menyampaikan, kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan dengan menggandeng Polda Kaltim memiliki kepentingan untuk menerima serta menyerap masukan dan kritik dari masyarakat agar KPU Balikpapan dapat melakukan perbaikan yang dibutuhkan.
“Sehingga tahapan pelaksanaan Pilkada sampai nanti 27 November 2024 dapat berjalan dengan lancar dan maksimal, yang paling utama aman dan tertib.
Maka kami menggandeng Polda Kaltim dalam hal ini Dirbinmas Polda Kaltim berbicara terkait Kamtibmas, tahapan pelaksanaan, serta (hal-hal) yang kaitannya dengan Pilkada terutama di Kota Balikpapan,” ujar Yudho saat ditemui usai kegiatan sosialisasi.
Dalam sesi kegiatan yang berlangsung, Yudho menuturkan ada hal menarik ketika Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (DPD LPM) Kota Balikpapan Damanhuri bertanya hal yang menjadi keluh kesah atau kesulitan KPU Balikpapan dalam menghadapi pelaksanaan tahapan Pilkada 2024.
“Sampai hari ini saya jawab tidak ada yang dikeluh kesahkan.
Yang menjadi tantangan kami bersama adalah kesadaran politik masyarakat Kota Balikpapan,” terangnya.
Yudho menilai fokus KPU yakni meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk menghindarkan masyarakat dari Money Politic atau politik uang, politik transaksional, isu suku, agama dan ras (SARA), serta hoax.
Menurutnya, langkah untuk meningkatkan kesadaran politik memang tidak bisa instan dan merupakan pekerjaan berat dan lama.
“Tetapi kami sepakat dan berkomitmen tidak boleh putus harapan untuk meningkatkan kesadaran politik,” ucapnya.
Bukan hanya KPU, masih menurut Yudho tugas untuk meningkatkan kesadaran politik juga menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, partai politik (Parpol), tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, kelompok pemuda, kelompok perempuan, maupun semua komunitas yang ada di Kota Balikpapan untuk berjibaku di wilayahnya masing-masing.
“Nah, kami mencerahkan masyarakat dalam hal kesadaran politik bahwasanya politik bukan hanya tukar suara dengan uang, bukan saling menjelek-jelekan ataupun berkompetisi saling mengalahkan, tetapi menciptakan masyarakat damai dan sejahtera yang tentu saja dipimpin oleh pemimpin yang baik untuk mewujudkan hal tersebut,” pungkasnya. (*)
