IKNBISNIS.COM, BALIKPAPAN – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Syarifuddin Oddang, menggelar reses di Gedung Aula Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Senin (20/10/2025) malam.
Dalam reses tersebut, Oddang membahas sejumlah isu penting, termasuk rencana pengembangan kawasan wisata di wilayah Graha Indah serta permasalahan banjir yang kerap terjadi.
Oddang menyampaikan bahwa wacana pengembangan kawasan wisata di Graha Indah melibatkan beberapa rukun tetangga (RT) di wilayah tersebut.
Untuk mewujudkan rencana ini, kata dia, diperlukan koordinasi yang baik antara berbagai pihak, termasuk Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (DPPR) serta Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim).
“Ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Selama ini, pembangunan dilakukan secara terpisah tanpa koneksi antarpihak. Kita perlu duduk bersama untuk membahasnya,” ujar Oddang.
Selain ktu, salah satu isu krusial yang turut dibahas adalah penanganan banjir di kawasan tersebut.
Oddang menyoroti luasan lahan yang telah dibuka, yakni sekitar 17 hektare dari total 28 hektare yang direncanakan.
Ia mempertanyakan legalitas lahan, termasuk keberadaan sempadan sungai dan sertifikat kepemilikan.
Menurutnya, pembangunan yang tidak memperhatikan sempadan sungai dapat memicu masalah baru, seperti banjir yang kini dikeluhkan warga.
“Kalau sempadan sungai tidak diperhatikan, banjir tidak akan pernah selesai. Saya baca aturan, sempadan sungai itu penting. Kalau bangunan sudah di pinggir sungai, itu justru menimbulkan masalah,” tegasnya.
Oddang juga meminta pemerintah kota memastikan legalitas lahan agar tidak terjadi tumpang tindih kepemilikan, seperti yang terjadi pada lahan koperasi di wilayah tersebut.
Selain itu, ia juga mengusulkan pembangunan parit di perbatasan antara lahan milik PT 52 Prosperindo dan Graha Indah untuk mengatasi banjir. Ia menekankan pentingnya anggaran APBD digunakan secara tepat untuk infrastruktur seperti parit, serta penanaman mangrove di tepi parit untuk mencegah abrasi.
“Kita juga perlu bicara soal kompensasi, baik untuk masyarakat maupun pengusaha, termasuk peran CSR perusahaan,” tambahnya.
Reses ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, sekaligus mendorong koordinasi yang lebih baik antara pemerintah kota, DPRD, dan pemangku kepentingan lainnya. Oddang berharap pembahasan ini dapat menghasilkan solusi konkret, baik untuk pengembangan kawasan wisata maupun penanganan banjir di Graha Indah. (*)
