IKNBISNIS.COM, BALIKPAPAN-Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menyiarkan secara langsung Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi), di aula Balai Kota Balikpapan, Jumat (16/8/24).
Dalam pidatonya, Presiden Jokowi membahas pembangunan infrastruktur, pendekatan Indonesia sentris dan juga penurunan biaya logistik yang meningkatkan daya saing global Indonesia.
Ditemui usai kegiatan, Wali Kota Rahmad Mas’ud menyampaikan bahwa Balikpapan telah lama mempersiapkan diri menjadi kota yang maju, modern, dan layak huni, baik dengan adanya Ibu Kota Negara (IKN) di Kaltim maupun tidak.
“Ada atau tidak adanya IKN, Balikpapan itu selalu mempersiapkan untuk menjadi kota yang maju, kota yang modern, dan kota yang layak di Indonesia. Apalagi dengan adanya IKN, ini akan mendorong percepatan untuk selalu berbenah,” ujar Rahmad.
Ia menambahkan, edukasi kepada masyarakat mengenai arti penting kemerdekaan dan kesiapan Balikpapan menyongsong era baru Indonesia adalah hal yang krusial.
Menurutnya, warga Balikpapan memiliki komitmen untuk menjaga kondisi kota tetap kondusif, termasuk kebersihan dan kerukunan antarwarga yang selama ini sudah terjaga dengan baik.
“Yang paling penting edukasi masyarakat, arti pentingnya kemerdekaan, seperti yang disampaikan tadi di Nusantara Baru, Indonesia Baru.
Balikpapan harus siap memiliki peranan yang sangat strategis, tapi warganya harus punya komitmen dulu menjaga kondisi kota, menjaga kebersihan, termasuk permasalahan SARA yang selama ini sudah terjaga,” tegasnya.
Rahmad juga mengingatkan tentang kemungkinan masuknya pendatang dalam jumlah besar ke Balikpapan sebagai dampak dari pemindahan IKN. Ia berharap warga tetap menjaga keharmonisan yang telah terjalin selama ini dan tidak terpengaruh oleh perubahan demografis yang mungkin terjadi.
Sementara itu terkait Hari Kemerdekaan di IKN Nusantara, Rahmad menyampaikan Balikpapan mendapatkan 140 undangan yang sudah dibagikan kepada berbagai tokoh masyarakat dan tokoh agama.
Karena keterbatasan tersebut, Rahmad meminta maaf jika ada pihak yang tidak terakomodir.
“Kami mohon maaf karena undangan diatur oleh Kesekretariatan Negara dan itu sangat terbatas,” tutupnya. (*)
