IKNBISNIS.COM, BALIKPAPAN-Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Timur (Kaltim) mengumumkan perekonomian triwulan I 2024 tumbuh signifikan sebesar 7,26 persen Year on Year (YoY), meningkat drastis dibandingkan triwulan IV 2023 yang hanya mencapai 0,16 persen.
Dalam siaran pers yang diterima iknbisnis.com, Rabu (31/7/2024) dijelaskan, pertambangan dan penggalian terus menjadi kontributor utama dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sementara pengeluaran konsumsi Lembaga Non-Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT) mencatatkan pertumbuhan tertinggi.
Kaltim memberi juga kontribusi terbesar terhadap nilai tambah regional di Pulau Kalimantan, dengan share sebesar 48,12 persen.
Dari sisi penerimaan negara, realisasinya mencapai Rp17,26 triliun atau 36,30 persen dari target tahunan Rp47,55 triliun, sementara belanja negara terealisasi sebesar Rp28,69 triliun atau 33,87 persen dari pagu tahunan Rp91,25 triliun.
Penerimaan Perpajakan dan PNBP
Penerimaan perpajakan tercatat Rp15,55 triliun atau 33,94 persen dari target, dengan penurunan YoY akibat turunnya harga komoditas global, terutama batu bara dan CPO. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tumbuh signifikan sebesar 67,65 persen secara tahunan, mencapai Rp1,71 triliun atau 98,28 persen dari target.
Belanja K/L dan Transfer ke Daerah
Realisasi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sampai Juni 2024 mencapai Rp12,80 triliun, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 95,72 persen. Ini dipengaruhi oleh peningkatan belanja modal untuk pembangunan Ibu Kota Negara Baru (IKN), yang mencapai 81,54 persen dari pagu belanja K/L. Sementara itu, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) hingga Juni 2024 mencapai Rp15,89 triliun, meningkat 18,32 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Dampak Pembangunan IKN
Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) menjadi faktor dominan dalam kinerja keuangan APBN dan APBD Kaltim, dengan alokasi APBN untuk IKN mencapai Rp42,54 triliun.
Kebijakan Perubahan Iklim
Kaltim juga berkomitmen dalam mitigasi perubahan iklim, dengan berbagai aksi bidang energi, kehutanan, dan perkebunan. Upaya ini mendukung target nasional pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 29-41 persen sebagai bagian dari Perjanjian Paris, serta mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan 2030.
Ekonomi Hijau dan Transformasi Ekonomi
Provinsi Kaltim berencana mempercepat transformasi ekonomi melalui implementasi sistem perdagangan emisi lokal (ETS), yang bertujuan untuk memfasilitasi pengurangan emisi karbon dan mendorong investasi hijau. Hal ini sejalan dengan upaya mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan di daerah. (*)
