IKNBISNIS.COM, BALIKPAPAN – Efisiensi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi fokus utama bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan dan Pemerintah Kota dalam mengalokasikan kebutuhan belanja daerah.
Ketua DPRD kota Balikpapan, Alwi Al Qadri menegaskan bahwa komitmen terhadap efisiensi ini terus dijaga, bahkan setelah terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 pada awal tahun ini.
Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan dalam APBD dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
“Ada tidaknya instruksi pun, kami terus mengutamakan efisiensi dalam penyusunan program. Dengan adanya Inpres ini, berarti kami harus lebih berhati-hati lagi dalam menentukan skala prioritas,” ujar Alwi, Sabtu (8/2/2025).
Adapun, Inpres nomor 1 tahun 2025 menekankan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta APBD untuk Tahun Anggaran (TA) 2025.
Kebijakan ini mengatur strategi pengeluaran, khususnya dalam belanja operasional, guna memastikan penggunaan anggaran yang lebih efektif.
Selain itu, pemerintah diharapkan dapat menyesuaikan program-program yang dianggap kurang mendesak, sehingga fokus utama anggaran tetap pada kebutuhan prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Oleh karena itu, Alwi menyampaikan bahwa revisi terhadap program prioritas pemerintah daerah menjadi suatu keharusan.
Sebab, tidak menutup kemungkinan akan terjadi pemangkasan anggaran, baik pada program yang tengah berjalan maupun yang direncanakan pada tahun selanjutnya.
Ia menegaskan bahwa DPRD bersama Pemerintah Kota akan mengevaluasi setiap program untuk menentukan apakah terdapat program yang harus dilanjutkan, dikurangi, atau bahkan dihentikan.
“Kami harus bekerja keras untuk menyiasati kondisi ini. Karena ada beberapa kegiatan yang sudah diprogramkan mungkin harus dikurangi atau bahkan dihapus. Jadi ini perlu segera didiskusikan dengan Pak Wali Kota,” imbuhnya.
Efisiensi anggaran menjadi tantangan besar bagi Balikpapan, terutama karena adanya berbagai program strategis yang telah ditetapkan, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan air bersih, penguatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, serta peningkatan layanan publik.
Karenanya, diperlukan perencanaan yang matang dan sinergi antara DPRD serta Pemerintah Kota agar kebijakan anggaran tetap berjalan efektif tanpa mengorbankan program yang berdampak langsung bagi masyarakat. (*)
