IKNBISNIS.COM, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) dan DPRD Balikpapan menggelar audiensi bersama Aliansi Mitra Kaltim Bersatu (AMKB) di ruang VIP Balai Kota Balikpapan, Selasa (20/5/2025).
Dalam kegiatan tersebut, dihadiri Asisten I Sekretariat Kota Balikpapan, Zulkifli dan Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, serta perwakilan driver transportasi online atau lebih dikenal ojek online (Ojol) yang menyuarakan beberapa tuntutan terkait kebijakan aplikator yang dirasa merugikan mitra pengemudi ojol.
Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri mengungkapkan bahwa para pengemudi ojol dari berbagai platform seperti Grab, Gojek, dan Maxim merasa dirugikan oleh kebijakan aplikator, terutama terkait sistem tarif dan program yang dinilai lebih menguntungkan perusahaan penyedia aplikasi daripada mitra pengemudi.
“Jadi banyak penyampaian teman-teman dari Grab, Gojek dan Maxim Bahwa mereka merasa dirugikan oleh aplikator. Ada tarif-tarif yang ternyata tidak mereka dapatkan, yang lebih diuntungkan justru pihak aplikator, seperti program Paket Hemat contohnya,” kata Alwi saat ditemui media usai audiensi.
Ia menambahkan, Keluhan juga datang dari pengemudi online roda empat (R4), yang menyampaikan bahwa Surat Keputusan (SK) Gubernur terkait tarif sudah diterbitkan sejak 2023, namun tidak dijalankan oleh aplikator.
Sementara itu, pengemudi roda dua (R2) menyoroti perbedaan tarif antara mengangkut penumpang dan barang, meskipun risiko dan biaya operasional dinilai sama.
“Mereka meminta penyamaan tarif antara penumpang dan barang, karena dari sisi risiko maupun biaya seperti bensin itu sama saja,” tambahnya.
Alwi juga menyoroti ketimpangan keuntungan yang didapat antara aplikator dan driver.
Menurutnya, sekitar 70 persen keuntungan lebih banyak dinikmati oleh aplikator yang tidak menanggung risiko apa pun, sementara beban dan risiko operasional ditanggung oleh para pengemudi.
“Padahal, para driver inilah yang menggerakkan roda ekonomi, baik di Kalimantan Timur maupun secara nasional. Kita sangat terbantu dengan kehadiran mereka,” tuturnya.
Lebih lanjut, Alwi menegaskan bahwa DPRD Balikpapan siap mengawal aspirasi para driver, bahkan siap memfasilitasi pertemuan dengan Kementerian Perhubungan dan DPR RI untuk menyuarakan persoalan ini secara langsung ke pusat.
“Kalau perlu nanti baik pemerintah maupun DPRD akan menganggarkan dan membawa 7-10 orang untuk kita ajak ke Jakarta dan kita tanyakan langsung ke Kementerian Perhubungan maupun DPR RI. Karena, sebagai pemerintah kota dan DPRD, apapun permasalahan di masyarakat wajib kita bantu.” Pungkasnya. (*)
