IKNBISNIS.COM, SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), menyoroti masih rendahnya keterwakilan perempuan di jabatan publik, terutama di lembaga legislatif. Disampaikan oleh Wakil Ketua III DPRD Kaltim, Yenni Eviliana menilai kesetaraan gender di Kaltim masih butuh perjuangan serius agar perempuan punya ruang lebih luas untuk ikut menentukan arah kebijakan dan pembangunan daerah.
Meski saat ini sudah cukup banyak perempuan yang mengisi sejumlah posisi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, Yenni menyebutkan bahwa kondisi tersebut belum sepenuhnya menggambarkan keterwakilan perempuan yang ideal.
Salah satu hal yang jadi perhatiannya adalah keterwakilan perempuan di parlemen. Ia menyebut angka 30 persen sebagai target yang mesti terus diperjuangkan agar suara dan kepentingan perempuan bisa terakomodasi dalam proses politik dan pengambilan keputusan.
”Kalau kita lihat kesetaraan gender saat ini, khususnya di bidang publik, di Kaltim secara global tentu masih kurang. Contohnya seperti keterwakilan perempuan di parlemen yang idealnya 30 persen dari seluruh jumlah anggota DPRD, tidak sampai dari angka itu,” sebut Yenni, Jumat (13/11/2026).
Baginya, keterlibatan perempuan di legislatif bukan hanya soal memenuhi target persentase. Kehadiran mereka dinilai penting agar aspirasi dan kebutuhan kelompoknya terakomodasi dalam kebijakan daerah.
Yenni menambahkan, perempuan juga punya perspektif dan pengalaman yang bisa memberi kontribusi dalam proses perumusan kebijakan.
”Semakin terbukanya ruang bagi perempuan di lembaga publik diharapkan dapat memperkaya pembahasan serta pertimbangan dalam menentukan arah pembangunan,” ujarnya.
Yenni mengakui, sejumlah posisi strategis di lingkungan Pemprov Kaltim kini sudah diisi perempuan. Perkembangan itu dinilai patut diapresiasi, tetapi menurutnya belum cukup untuk menghentikan upaya memperjuangkan kesetaraan gender.
”Walaupun sudah banyak juga jabatan-jabatan yang diisi oleh perempuan di Pemprov Kaltim, tetapi tentu kita rasa masih kurang untuk terus berjuang agar perempuan lebih mendapatkan tempat lagi di Kalimantan Timur,” ungkapnya.
Ia berharap kesempatan perempuan menduduki jabatan publik semakin terbuka, baik di lingkungan pemerintahan maupun legislatif. Dengan begitu, perempuan tidak hanya menjadi pihak yang menerima kebijakan, tetapi juga terlibat langsung dalam menentukan arah kebijakan tersebut.
Perjuangan kesetaraan gender butuh dukungan banyak pihak. Kata Yenni, kesempatan yang setara perlu diberikan agar perempuan punya ruang menunjukkan kemampuan, kapasitas, dan kontribusinya dalam pembangunan daerah.
Ia pun menilai peningkatan keterwakilan perempuan harus menjadi perhatian yang berkelanjutan. Target 30 persen jangan hanya berhenti sebagai angka dalam aturan, tetapi benar-benar terwujud lewat partisipasi perempuan yang semakin terbuka di politik dan jabatan publik.
Ke depan, Yenni berharap semakin banyak perempuan Kaltim yang mendapat kesempatan mengambil peran strategis.
”Keterlibatan perempuan dalam pemerintahan dan parlemen merupakan bagian penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih inklusif dan mampu mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya. (*/Adv DPRD Kaltim)
