IKNBISNIS.COM, SAMARINDA – Ketua DPRD Kalimantan Timur, DR Ir H Hasanuddin Mas’ud, menyoroti besarnya peluang ekonomi dari aktivitas jasa kapal pandu (kapal assist) yang beroperasi di sekitar jembatan-jembatan di wilayah Kaltim. Menurutnya, potensi di sektor maritim ini perlu segera digarap untuk menambah pundi-pundi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pelibatan Perusahaan Daerah (Perusda) dengan skema kerja sama business to business (B2B).
Berdasarkan data dari Pelindo yang ia terima, setidaknya ada sekitar 30 unit kapal assist yang aktif beroperasi di perairan Kaltim. Khusus untuk area Samarinda dan sekitarnya, tercatat ada 11 kapal yang bertugas mengawal kelancaran serta keselamatan lalu lintas tongkang maupun ponton saat melintasi lima jembatan besar, yakni Jembatan Mahakam I, Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu), Jembatan Achmad Amins (Mahkota II), Jembatan Kutai Kartanegara di Tenggarong, dan Jembatan Martadipura di Kota Bangun.
Hasanuddin menilai sangat disayangkan jika perputaran ekonomi dari aktivitas pemanduan kapal di jalur-jalur vital tersebut tidak memberikan kontribusi maksimal bagi kas daerah. Terlebih, infrastruktur jembatan yang menjadi titik operasional itu dibangun menggunakan anggaran daerah.
”Kenapa assist kapalnya itu tidak dilakukan oleh perusahaan daerah? Jadi nanti perusahaan daerah itu yang bekerja sama dengan Pelindo jadi B2B, supaya pemerintah daerah ini mendapat juga hasil daripada kegiatan,” ucap Hasanuddin pada media, Kamis (12/11/2026).
Dia menjelaskan, keterlibatan perusda bukan bermaksud mengambil alih seluruh kendali teknis operasional di lapangan yang selama ini sudah berjalan. Melalui kemitraan B2B yang profesional, Perusda bisa menggandeng Pelindo maupun pihak swasta yang memang sudah berpengalaman dan memiliki kompetensi di bidang jasa kepelabuhanan.
”Karena semua jembatan itu dibangun dengan uang daerah, bukan dibangun oleh Pelindo. Wajar dong kalau perusahaan daerah dimaksimalkan supaya menghasilkan,” tegas Hasanuddin.
Untuk merealisasikan hal tersebut, ia meminta Pemerintah Provinsi Kaltim bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera duduk bersama merumuskan mekanisme teknisnya.
”Silakan diatur bagaimana mekanismenya. Kita menggunakan sinergi hubungan, kita menggunakan Asisten II tadi. Itu yang jadi PR kita,” tuturnya.
Lebih jauh, Hasanuddin melihat potensi ekonomi kelautan Kaltim tidak hanya terpusat di aliran Sungai Mahakam.
Sejumlah titik perairan lain seperti Muara Berau, Muara Jawa, Muara Balikpapan, Paser, hingga Kutai Timur juga menyimpan peluang jasa kepelabuhanan yang besar. Ia mengingatkan agar pemerintah daerah segera memetakan potensi tersebut sesuai koridor kewenangan wilayah laut yang berlaku.
”Semua perusahaan provinsi yang punya nol sampai 12 mil itu provinsi,” tuturnya.
Jika tata kelola di sektor kemaritiman ini bisa dioptimalkan dengan baik, ia optimistis Kaltim akan memiliki sumber kemandirian fiskal yang sangat kuat, bahkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap transfer dana pusat.
”Kalau ini dimaksimalkan, kita tidak perlu DBH. Dari kegiatan sektor maritim ini saja sudah tertutupi,” tegasnya.
Meski demikian, ia mengakui masih ada pekerjaan rumah terkait kejelasan pelimpahan kewenangan dan tata kelola antara pemerintah pusat dan daerah yang harus terus dikawal agar tidak mandek di urusan administrasi. Ia menyinggung proses yang kabarnya sudah bergulir sejak tahun lalu melalui PT Migas Mandiri Pratama atau PT Mandiri Bersama Sejahtera (MBS), namun perkembangannya belum terlihat jelas hingga kini.
”Sudah, tapi sampai sekarang menurut MBS yang mengadakan itu sudah satu tahun ini, 2025. Saya enggak tahu bagaimana. Nanti teman-temanlah kawal itu, kenapa, apakah ada masalah,” tutup Hasanuddin. (*/Adv DPRD Kaltim)
