IKNBISNIS.COM, BALIKPAPAN – Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) disosialisasikan DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) dalam rangka meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pemerintahan, mendorong literasi politik, dan memperkuat pemahaman publik terhadap kebijakan diwilayahnya.
Agenda yang bertajuk “Teknologi Informasi untuk Efektivitas Pengawasan Publik dan Demokrasi Digital” kali ini berlangsung di kawasan Jalan Blora II, RT 23, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota.
Ketua DPRD Provinsi Kaltim, H Hasanuddin Mas’ud dalam sambutannya menekankan pentingnya penguatan demokrasi daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk efektivitas pengawasan publik.
Hamas sapaan akrabnya, turut mengingatkan bahwa demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai proses pemilihan umum yang berlangsung lima tahun sekali. Lebih dari itu, masyarakat memiliki hak fundamental untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, termasuk terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur.
“Bapak dan Ibu punya hak untuk mengawasi APBD yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, punya hak untuk menikmati anggaran dan pendapatan di daerah,” ujarnya.
Ia juga menyoroti posisi strategis Kota Balikpapan yang saat ini tidak hanya berperan sebagai pintu gerbang, tetapi juga telah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi (growth center) bagi Kalimantan Timur, terutama dengan keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hamas mengingatkan agar masyarakat Balikpapan tidak terpinggirkan dengan hadirnya IKN.
Perwakilan Pemkot Balikpapan, Agus Kristanto, yang ditunjuk sebagai narasumber menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam demokrasi digital. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak jelas kebenarannya.
“Hoaks menjadi tantangan besar di era digital. Masyarakat harus lebih bijak dan mengakses informasi dari sumber resmi,” kata dia.
Menurutnya, rendahnya literasi digital dapat membuat masyarakat rentan terhadap penipuan dan penyalahgunaan teknologi, termasuk peretasan.
Dalam kesempatan itu, Ketua MPI KNPI Balikpapan, Andi Achmad Mutawalli, menilai perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat, mulai dari layanan publik hingga aktivitas sehari-hari.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan adanya dampak negatif yang perlu diwaspadai, seperti penyebaran informasi yang merugikan serta ketergantungan terhadap teknologi.
“Teknologi harus dimanfaatkan secara bijak. Masyarakat perlu memahami manfaat sekaligus risikonya,” paparnya.
Pihaknya berharap kegiatan penguatan demokrasi daerah tidak berlangsung seremonial semata, melainkan dapat memberikan edukasi nyata serta menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan unek-unek dan harapan mereka terhadap pembangunan di Kota Balikpapan dan Provinsi Kalimantan Timur pada umumnya. (*)
