IKNBISNIS.COM, BALIKPAPAN – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan Alwi Al Qadri mendukung dan siap menyelaraskan program-program yang akan dilaksanakan oleh Presiden ke delapan Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto.
Diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto telah menyiapkan sebanyak 17 program prioritas diera kepemimpinannya kini dan makan bergizi gratis menjadi salah satu program yang paling dikenal.
Program yang dimaksudkan untuk tumbuh kembang anak-anak termasuk kecukupan gizinya tersebut, masuk dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 dengan nilai Rp71 triliun.
Menanggapi hal tersebut, Alwi menyatakan bahwa DPRD Kota Balikpapan siap melakukan harmonisasi terkait program yang diusung presiden Prabowo.
Namun, dalam mendukung program-program itu, tentunya juga membutuhkan suplai dari APBN, dibandingkan hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan yang dinilai masih pas-pasan.
“Yang jelas program tersebut menyentuh ke masyarakat, tapi untuk mekanisme program ini masih wait and see (menunggu dan melihat, red),
Apakah nanti anggaran itu dari Pemerintah Pusat atau dibebankan kepada APBD Balikpapan, itu yang kami masih belum tau,” Kata Alwi kepada wartawan, Selasa (22/10/2024).
Namun demikian, Alwi masih menunggu terkait keputusan tersebut, mengingat Presiden dan Wakil Presiden Prabowo dan Gibran yang baru saja dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu.
Alwi mengatakan, DPRD Balikpapan sangat terbuka apabila mendapat bantuan dari APBN untuk program makan bergizi gratis kedepannya.
“Kalau dapat bantuan dari APBN, kami sangat welcome,” terangnya.
Selain itu, Alwi juga menyebutkan sebagai beranda Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kota Balikpapan menerima dampak positif dan negatif, yang mana sisi positif yang dirasakan adanya pertumbuhan ekonomi dan sisi negatifnya yakni kemacetan.
“Dampaknya kami rasakan, Makanya di Balikpapan ini sudah sewajarnya dibangun jalan layang dan itu juga butuh suplai dari APBN,” ujarnya.
Karenanya, untuk merealisasikan hal itu, DPRD Kota Balikpapan dan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan berencana akan menghadap kabinet yang baru dan melakukan pembahasan terkait program-program tersebut dalam 100 hari kedepan. (*)
